BKKBN Pasok Data Akurat dan Terbaru Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) memasok data yang lengkap, akurat, dan terbaru (up to date) guna mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, serta permasalahan sosial ekonomi lainnya. BKKBN berharap data itu menjadi hidup.

Hal itu dikatakan oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat memberikan sambutan pada Forum Data Keluarga Nasional: Diseminasi Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga dan Verifikasi, Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tahun 2023 di Gedung Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

“Karena data atau hasil pendataan keluarga ini kalau tidak hidup maka data tidak ada artinya. Data yang hidup itu data yang bisa menakutkan, bisa menggembirakan, mengkhawatirkan, dan mencemaskan,” kata Hasto.





“Kalau data tidak pernah membuat Anda gembira, tidak pernah membuat Anda itu cemas, tidak pernah membuat Anda itu khawatir, berarti data itu tidak hidup,” sambungnya.

Data yang hidup yakni data dan informasi lengkap, akurat, dan ter-up date (terbarui). Dari hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023, BKKBN menemukan jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia pada semester pertama dan kedua 2023 menurun sebesar 1,77 juta keluarga.

Sedangkan jumlah entitas keluarga yang tercatat di seluruh Indonesia pada 2023 sebanyak 72.516.889 kepala keluarga. Pada 1 September 2023 hingga 31 Oktober 2023, BKKBN melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting.

Jumlah keluarga berisiko stunting 2023 semester pertama sebanyak 13.123.4182 dan semester kedua berjumlah 11.349.212 keluarga. “Data bukan segala-galanya, tetapi tanpa data kita tidak bisa apa-apa,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, memasuki bonus demografi terutama 2030, Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Sehingga data pada pendataan keluarga ini harus dipakai menjadi data yang hidup untuk kemudian bisa membuat perencanaan, termasuk pemberian intervensi,” kata dr. Hasto.

Dari hasil pemutakhiran PK 2023 ini, indikator kinerja utama BKKBN 2023 menunjukkan progres yang positif. Meskipun terdapat beberapa indikator yang masih harus dikejar, prevalensi pemakaian kontrasepsi modern sekarang mencapai 60,4 persen.

Dokter Hasto menekankan pentingnya menyatukan visi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai zero angka kematian ibu dan zero angka kematian bayi. Sampai saat ini data BKKBN, kata dr. Hasto, masih dipercaya dan bisa dilakukan pemeringkatan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dokter Hasto juga menegaskan penyelenggaraan satu data keluarga di BKKBN melalui SIGA, Sistem Informasi Keluarga adalah komitmen BKKBN dalam mewujudkan satu data Indonesia dan menjadi dasar membangun keluarga yang berkualitas. Dia menjelaskan, pendataan keluarga ini adalah pendataan yang menghasilkan data mikro, by name dan by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik pemakaian kontrasepsi.

“Kemudian juga pembangunan keluarga, karakteristik rumah layak huni atau tidak, informasi geospasial, serta juga dilengkapi dengan karakter-karakter sosial ekonomi, yang tentu atas koordinasi dengan Menko PMK telah dilakukan pemeringkatan desil satu sampai dengan sepuluh,” jelasnya.