Kepala BKKBN Apresiasi Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Maluku Tenggara
loading...
Kepala BKKBN Dokter Hasto mengapresiasi penurunan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dokter Hasto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Maluku. Kunjungan tersebut dalam rangka penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
Dalam kunjungan tersebut, Hasto menyampaikan sambutannya pada Kegiatan Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja dan Stakeholder, di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Hasto menyampaikan lima pilar dalam strategi nasional PPS.
Antara lain, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Termasuk juga peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada individu, keluarga dan masyarakat; dan penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
"Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami trend positif dari waktu ke waktu," ucapnya, Selasa (28/5/2024).
Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah 2023, tercatat angka persentase pemakaian kontrasepsi di provinsi tersebut tercatat 74,20% dari 72,19% pada 2022. Sedangkan persentase efektif sebesar 19,7% dibandingkan 19,36% pada 2022.
Plt. Bupati Maluku Tenggara Jasmono yang menyampaikan, stunting di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan progres cukup positif. Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angkanya menunjukkan penurunan cukup positif.
Paling tidak penurunan stunting bisa mencapai apa yang sudah ditetapkan secara nasional yaitu 14% pada 2024. "Selain itu, pemerintah daerah juga sudah melakukan kombinasi, melakukan pendataan, penimbangan serta intervensi bagi seluru ibu hamil , bayi di bawah lima tahun dan calon pengantin yang akan mulai dilaksanakan Juni 2024,” ucap Jasmono.
Dalam kunjungan tersebut, Hasto menyampaikan sambutannya pada Kegiatan Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting bersama Mitra Kerja dan Stakeholder, di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Hasto menyampaikan lima pilar dalam strategi nasional PPS.
Antara lain, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Termasuk juga peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada individu, keluarga dan masyarakat; dan penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
"Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami trend positif dari waktu ke waktu," ucapnya, Selasa (28/5/2024).
Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah 2023, tercatat angka persentase pemakaian kontrasepsi di provinsi tersebut tercatat 74,20% dari 72,19% pada 2022. Sedangkan persentase efektif sebesar 19,7% dibandingkan 19,36% pada 2022.
Plt. Bupati Maluku Tenggara Jasmono yang menyampaikan, stunting di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan progres cukup positif. Berdasarkan data elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angkanya menunjukkan penurunan cukup positif.
Paling tidak penurunan stunting bisa mencapai apa yang sudah ditetapkan secara nasional yaitu 14% pada 2024. "Selain itu, pemerintah daerah juga sudah melakukan kombinasi, melakukan pendataan, penimbangan serta intervensi bagi seluru ibu hamil , bayi di bawah lima tahun dan calon pengantin yang akan mulai dilaksanakan Juni 2024,” ucap Jasmono.
Explore More