Praja IPDN Bantu Entaskan Kemiskinan dan Stunting di Majalengka
loading...
Sebanyak 757 praja madya angkatan XXXII IPDN-Kemendagri siap membantu Kabupaten Majalengka dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan dan stunting. Foto: Ist
A
A
A
MAJALENGKA - Sebanyak 757 praja madya angkatan XXXII IPDN -Kemendagri siap membantu Kabupaten Majalengka dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan dan stunting. Kehadiran mereka dalam rangka pelaksanaan Praktik Magang III selama 21 hari.
Tema yang diangkat dalam kegiatan itu yakni "Melalui Magang III Kita Lakukan Validasi Data Kemiskinan Guna Membantu Pemda Majalengka Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan".
Baca juga: 200 Praja IPDN Ikuti Latsitardanus di Kalimantan Timur
Praja yang melaksanakan magang merupakan praja asal program studi indonesia terapan, prodi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan, prodi praktik perpolisian tata pamong, prodi kependudukan dan pencatatan sipil, prodi administrasi pemerintah daerah, prodi manajemen sumber daya manusia sektor publik, dan prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan.
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Hadi Prabowo mengatakan, Kabupaten Majalengka menurut data BPS memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,21% pada tahun 2023.
"Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2023, kemiskinan ekstrem di Majalengka sebanyak 414.722 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa. Kemudian berdasarkan data hasil verifikasi, angka kemiskinan ekstrem sebanyak 18.863 tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya, Kamis (13/6/2024).
Praja ditempatkan di Majalengka untuk membantu memvalidasi dan memverifikasi data kemiskinan berbasis elektronik. "Hal ini sangat penting karena praja nantinya akan menjadi ASN dan sebagai ASN harus mampu mendukung agenda kebijakan nasional terutama dalam mereduksi angka kemiskinan," katanya.
IPDN bekerja sama dengan BKKBN Jawa Barat guna mendukung program mahasiswa peduli stunting yang digagas BKKBN. "Kegiatan ini berlokus pada 3 kecamatan yakni Kecamatan Majalengka, Jatiwangi, Kertajati. Program ini juga merupakan gambaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IPDN dalam hal pengabdian masyarakat," ujar Hadi.
Rektor IPDN juga kembali mengingatkan seluruh praja yang mengikuti kegiatan magang untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang memperhatikan etika, kesopanan, dan ramah saat berinteraksi dengan masyarakat setempat.
Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi yang hadir dalam upacara pembukaan Magang III dengan didampingi Kapolres dan jajaran Forkopimda lainnya menyambut antusias pelaksanaan magang ini.
"Praja IPDN diharapkan menjadi triger dalam membantu memvalidasi data terutamanya terkait data kemiskinan di Majalengka. Nanti data yang mereka perolah akan diolah untuk kemudian diinput ke dalam aplikasi Bangkit," katanya.
Selain di Kabupaten Majalengka, pelaksanaan Magang III juga dilaksanakan di Kota Cirebon. Praja yang melaksanakan magang di sana sebanyak 354 orang.
Berbeda dengan di Majalengka, praktik magang di Kota Cirebon mengusung tema "Melalui Digitalisasi Aplikasi Si Penting, Kita Tingkatkan Rekonsiliasi Data Stunting di Kota Cirebon". Adapun praja yang bertugas berasal dari 3 prodi yakni prodi keuangan publik, prodi studi kebijakan publik, dan prodi manajemen keamanan dan keselamatan publik.
Tema yang diangkat dalam kegiatan itu yakni "Melalui Magang III Kita Lakukan Validasi Data Kemiskinan Guna Membantu Pemda Majalengka Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan".
Baca juga: 200 Praja IPDN Ikuti Latsitardanus di Kalimantan Timur
Praja yang melaksanakan magang merupakan praja asal program studi indonesia terapan, prodi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan, prodi praktik perpolisian tata pamong, prodi kependudukan dan pencatatan sipil, prodi administrasi pemerintah daerah, prodi manajemen sumber daya manusia sektor publik, dan prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan.
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Hadi Prabowo mengatakan, Kabupaten Majalengka menurut data BPS memiliki persentase penduduk miskin sebesar 11,21% pada tahun 2023.
"Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2023, kemiskinan ekstrem di Majalengka sebanyak 414.722 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa. Kemudian berdasarkan data hasil verifikasi, angka kemiskinan ekstrem sebanyak 18.863 tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujarnya, Kamis (13/6/2024).
Praja ditempatkan di Majalengka untuk membantu memvalidasi dan memverifikasi data kemiskinan berbasis elektronik. "Hal ini sangat penting karena praja nantinya akan menjadi ASN dan sebagai ASN harus mampu mendukung agenda kebijakan nasional terutama dalam mereduksi angka kemiskinan," katanya.
IPDN bekerja sama dengan BKKBN Jawa Barat guna mendukung program mahasiswa peduli stunting yang digagas BKKBN. "Kegiatan ini berlokus pada 3 kecamatan yakni Kecamatan Majalengka, Jatiwangi, Kertajati. Program ini juga merupakan gambaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IPDN dalam hal pengabdian masyarakat," ujar Hadi.
Rektor IPDN juga kembali mengingatkan seluruh praja yang mengikuti kegiatan magang untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang memperhatikan etika, kesopanan, dan ramah saat berinteraksi dengan masyarakat setempat.
Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi yang hadir dalam upacara pembukaan Magang III dengan didampingi Kapolres dan jajaran Forkopimda lainnya menyambut antusias pelaksanaan magang ini.
"Praja IPDN diharapkan menjadi triger dalam membantu memvalidasi data terutamanya terkait data kemiskinan di Majalengka. Nanti data yang mereka perolah akan diolah untuk kemudian diinput ke dalam aplikasi Bangkit," katanya.
Selain di Kabupaten Majalengka, pelaksanaan Magang III juga dilaksanakan di Kota Cirebon. Praja yang melaksanakan magang di sana sebanyak 354 orang.
Berbeda dengan di Majalengka, praktik magang di Kota Cirebon mengusung tema "Melalui Digitalisasi Aplikasi Si Penting, Kita Tingkatkan Rekonsiliasi Data Stunting di Kota Cirebon". Adapun praja yang bertugas berasal dari 3 prodi yakni prodi keuangan publik, prodi studi kebijakan publik, dan prodi manajemen keamanan dan keselamatan publik.
(jon)
Lihat Juga :
