DPR Diminta Lakukan Langkah Konkret Soal Dugaan Ketidaknetralan Jokowi di Pemilu 2024

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menantikan langkah konkret DPR terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga tidak netral pada Pemilu 2024.

Peneliti di Formappi Lucius Karus mengatakan, secara politis, legitimasi Presiden Jokowi kian tergerus karena sepak terjang Presiden yang diduga tidak netral lagi di Pemilu 2024. Keberpihakan Presiden pada calon tertentu di pemilu mengangkangi kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara yang harus berdiri di atas semua kelompok dalam urusan pemilu.

"Keberpihakan Presiden membawa bahaya terbukanya upaya mobilisasi infrastruktur kekuasaan untuk kepentingan kelompok yang didukung Presiden saja. Ini tentu tak adil dan melawan asas pemilu yang luber dan jurdil. Harusnya ada langkah nyata segera bergulir di parlemen," katanya.



Pengamat politik dari UPN Veteran Jakarta Danis TS. Wahidin menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang cawe-cawe tiada henti. Apalagi masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai masalah.

“Kita menyayangkan berbagai tindakan cawe-cawe yang terjadi, tapi kekecewaan itu tidak menyebar jauh pada persepsi masyarakat. Masyarakat tidak bergeming, mereka tidak ikut merasakan kekecewaan, menganggap seolah-olah wajar,” ujar Danis