Keputusan KPU Terima Pendaftaran Prabowo-Gibran Digugat ke Bawaslu
Senin, 20 November 2023 - 18:04 WIB
loading...
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima pendaftaran Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 digugat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Foto/YouTube KPU
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) menerima pendaftaran Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 digugat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, Gibran dinilai tak memenuhi syarat menjadi cawapres.
Tim Advokasi dan Pemantau Kecurangan Pemilu (TAPKP) meminta Bawaslu membatalkan keputusan KPU tersebut. Untuk itu, TAPKP mengajukan permohonan tersebut ke Bawaslu.
"Objek permohonan dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan alasan cawapres Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai cawapres menurut ketentuan Pasal 169 Huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” kata Kuasa hukum pemohon, Alvon Kurnia Palma dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (20/11/2023).
![Keputusan KPU Terima Pendaftaran Prabowo-Gibran Digugat ke Bawaslu]()
Baca juga: Peraturan KPU yang Loloskan Gibran Jadi Cawapres Di-judicial Review ke MA
Adapun dasar pemohon Syukur Destieli Gulo meminta hal ini adalah keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MKMK telah memutuskan memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena melakukan pelanggaran etik berat.
Kata dia, Paman Gibran tersebut terbukti telah sengaja membuka intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan 90/PUU-XXI/2023. Anwar juga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
Tim Advokasi dan Pemantau Kecurangan Pemilu (TAPKP) meminta Bawaslu membatalkan keputusan KPU tersebut. Untuk itu, TAPKP mengajukan permohonan tersebut ke Bawaslu.
"Objek permohonan dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan alasan cawapres Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai cawapres menurut ketentuan Pasal 169 Huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,” kata Kuasa hukum pemohon, Alvon Kurnia Palma dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (20/11/2023).
Baca juga: Peraturan KPU yang Loloskan Gibran Jadi Cawapres Di-judicial Review ke MA
Adapun dasar pemohon Syukur Destieli Gulo meminta hal ini adalah keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MKMK telah memutuskan memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena melakukan pelanggaran etik berat.
Kata dia, Paman Gibran tersebut terbukti telah sengaja membuka intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan 90/PUU-XXI/2023. Anwar juga dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
Lihat Juga :
