Mahfud MD Berharap Diizinkan Tangani Masalah Hukum jika Terpilih Jadi Wapres
loading...
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 dan didukung Partai Perindo Mahfud MD saat pulang ke kampung halamannya di Pulau Madura, Jawa Timur, Sabtu (18/11/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 dan didukung Partai Perindo Mahfud MD mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan calon presiden Ganjar Pranowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pembicaraan tersebut bertujuan untuk memperoleh akses resmi dalam menangani permasalahan hukum jika terpilih sebagai wakil presiden melalui Pemilu 2024.
Mahfud menyampaikan bahwa dalam jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam), ia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Namun, peranannya terbatas pada menyampaikan kasus-kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
"Kalau saya jadi wapres dan menang, saya minta akses resmi kepada presiden (terpilih) bahwa saya disuruh menangani masalah-masalah ini (hukum), bukan sekadar formalitas. Wapres itu bukan cadangan, wapres itu ya dwitunggal (dengan presiden)," ujar Mahfud di Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Dengan demikian, Mahfud menyampaikan bahwa jika terpilih sebagai wakil presiden, ia akan memiliki kewenangan instruktif, bukan hanya kewenangan koordinatif seperti yang dimilikinya saat menjabat sebagai Menko Polhukam.
“Saya katakan kepada Bu Mega, Pak Ganjar, dan teman-teman koalisi, saya (cawapres) jangan hanya seremonial saja karena saya sudah tahu dan saya tidak mau,” ucap Mahfud.
Walaupun mengajukan permintaan untuk diberikan kewenangan akses penegakan hukum apabila terpilih sebagai wakil presiden, Mahfud menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk bersaing dengan Ganjar Pranowo.
Dirinya memang meminta kewenangan akses penegakan hukum sebagai wakil presiden. Namun Mahfud menegaskan bahwa tidak ada niat untuk bersaing dengan Ganjar Pranowo. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi 'matahari kembar,' dan bahwa Ganjar Pranowo tetap menjadi tokoh utama.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan tiga pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berpartisipasi dalam Pilpres 2024. Pasangan yang terdaftar adalah pasangan urut nomor 1, Anies-Muhaimin yang mendapatkan dukungan dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.
Kemudian pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan PSI. Tambahan, Partai Prima yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024 juga memberikan dukungan.
Lalu ada Pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Kemudian, KPU telah menetapkan periode kampanye pemilu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.
Mahfud menyampaikan bahwa dalam jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam), ia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Namun, peranannya terbatas pada menyampaikan kasus-kasus pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
"Kalau saya jadi wapres dan menang, saya minta akses resmi kepada presiden (terpilih) bahwa saya disuruh menangani masalah-masalah ini (hukum), bukan sekadar formalitas. Wapres itu bukan cadangan, wapres itu ya dwitunggal (dengan presiden)," ujar Mahfud di Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Dengan demikian, Mahfud menyampaikan bahwa jika terpilih sebagai wakil presiden, ia akan memiliki kewenangan instruktif, bukan hanya kewenangan koordinatif seperti yang dimilikinya saat menjabat sebagai Menko Polhukam.
“Saya katakan kepada Bu Mega, Pak Ganjar, dan teman-teman koalisi, saya (cawapres) jangan hanya seremonial saja karena saya sudah tahu dan saya tidak mau,” ucap Mahfud.
Walaupun mengajukan permintaan untuk diberikan kewenangan akses penegakan hukum apabila terpilih sebagai wakil presiden, Mahfud menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk bersaing dengan Ganjar Pranowo.
Dirinya memang meminta kewenangan akses penegakan hukum sebagai wakil presiden. Namun Mahfud menegaskan bahwa tidak ada niat untuk bersaing dengan Ganjar Pranowo. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi 'matahari kembar,' dan bahwa Ganjar Pranowo tetap menjadi tokoh utama.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan tiga pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berpartisipasi dalam Pilpres 2024. Pasangan yang terdaftar adalah pasangan urut nomor 1, Anies-Muhaimin yang mendapatkan dukungan dari Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.
Kemudian pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan PSI. Tambahan, Partai Prima yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024 juga memberikan dukungan.
Lalu ada Pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Kemudian, KPU telah menetapkan periode kampanye pemilu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.
(rca)
Lihat Juga :
