Mahfud MD Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih dan Menjaga Pemilu Berintegritas
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 . Mahfud juga meminta semua pihak mewujudkan pemilu berintegritas.
"Pemilu itu adalah memilih orang-orang yang dianggap lebih baik dibandingkan yang lain, atau orang-orang yang jeleknya lebih sedikit dibandingkan yang lain," kata Mahfud saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/11/2023).
Mahfud mengkhawatirkan apabila para individu yang idealis tidak menyumbangkan hak suara mereka hanya karena ingin calon yang maju adalah sosok yang sempurna, maka malah akan membuka potensi untuk orang yang tidak baik menang.
Oleh karena itu, pria kelahiran Sampang, 13 Mei 1957 ini meminta masyarakat memberikan hak pilih pada 14 Februari 2024 nanti. "Siapa pun yang mau saudara pilih, ya silakan pilih saja. Kampanye atau memberitahu kepada masyarakat ini (calon) yang bagus, itu juga boleh asalkan tidak dengan tekanan atau penipuan," lanjut Mahfud.
Mahfud juga mendorong dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam gerakan mewujudkan Pemilu 2024 yang bersih dan berintegritas. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melaporkan dugaan aktivitas penipuan ketika mereka melihatnya dan menjadi viral.
Menurut Mahfud MD yang kini telah ditetapkan menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo, hal tersebut sangat penting dilakukan dengan catatan laporan atau temuan yang diviralkan bukanlah hal mengada-ada atau hoaks. Pemerintah juga diketahui berencana membuat sentral pengamanan pemilu yang menggunakan sistem real time.
Mahfud MD menyebut, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang biasanya melakukan kecurangan ialah antara para peserta atau kontestan
Antar kontestan yang dimaksud, contohnya, partai politik A mencurangi partai B dengan cara membayar atau menyuap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas sebagai wasit. "Itu betul terjadi. Sudah banyak yang dipenjara, sudah banyak juga yang dijatuhi sanksi. Baik itu dari kalangan kontestan maupun dari penyelenggaranya," ungkap Mahfud.
Paling baru, lanjutnya, adalah salah seorang oknum anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pulau Sumatera yang terkena operasi tangkap tangan (OTT). Oknum tersebut diketahui melakukan kegiatan tawar-menawar untuk menguntungkan pihak tertentu.
Mahfud tidak memungkiri pemilu kerap diwarnai kecurangan. Hal ini merusak hasil pesta demokrasi. Bahkan, tidak jarang masyarakat menuduh pihak berwenang atau pemerintah melakukan penipuan.
Ia juga mengatakan pelanggaran pesta demokrasi tidak hanya terjadi pada peserta pemilu atau penyelenggara. Namun, bisa saja institusi kepolisian dan TNI serta aparatur sipil negara juga memiliki potensi akan terjerat.
Oleh karena itulah, Mahfud MD mengingatkan pesan Presiden Jokowi, agar Pemilu 2024 dilaksanakan dengan jujur, adil, demokratis, tenang, dan damai. Tidak hanya itu, juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan setiap aparat pemerintah harus netral.
"Pemilu itu adalah memilih orang-orang yang dianggap lebih baik dibandingkan yang lain, atau orang-orang yang jeleknya lebih sedikit dibandingkan yang lain," kata Mahfud saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (16/11/2023).
Mahfud mengkhawatirkan apabila para individu yang idealis tidak menyumbangkan hak suara mereka hanya karena ingin calon yang maju adalah sosok yang sempurna, maka malah akan membuka potensi untuk orang yang tidak baik menang.
Oleh karena itu, pria kelahiran Sampang, 13 Mei 1957 ini meminta masyarakat memberikan hak pilih pada 14 Februari 2024 nanti. "Siapa pun yang mau saudara pilih, ya silakan pilih saja. Kampanye atau memberitahu kepada masyarakat ini (calon) yang bagus, itu juga boleh asalkan tidak dengan tekanan atau penipuan," lanjut Mahfud.
Mahfud juga mendorong dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam gerakan mewujudkan Pemilu 2024 yang bersih dan berintegritas. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melaporkan dugaan aktivitas penipuan ketika mereka melihatnya dan menjadi viral.
Menurut Mahfud MD yang kini telah ditetapkan menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo, hal tersebut sangat penting dilakukan dengan catatan laporan atau temuan yang diviralkan bukanlah hal mengada-ada atau hoaks. Pemerintah juga diketahui berencana membuat sentral pengamanan pemilu yang menggunakan sistem real time.
Mahfud MD menyebut, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang biasanya melakukan kecurangan ialah antara para peserta atau kontestan
Antar kontestan yang dimaksud, contohnya, partai politik A mencurangi partai B dengan cara membayar atau menyuap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas sebagai wasit. "Itu betul terjadi. Sudah banyak yang dipenjara, sudah banyak juga yang dijatuhi sanksi. Baik itu dari kalangan kontestan maupun dari penyelenggaranya," ungkap Mahfud.
Paling baru, lanjutnya, adalah salah seorang oknum anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pulau Sumatera yang terkena operasi tangkap tangan (OTT). Oknum tersebut diketahui melakukan kegiatan tawar-menawar untuk menguntungkan pihak tertentu.
Mahfud tidak memungkiri pemilu kerap diwarnai kecurangan. Hal ini merusak hasil pesta demokrasi. Bahkan, tidak jarang masyarakat menuduh pihak berwenang atau pemerintah melakukan penipuan.
Ia juga mengatakan pelanggaran pesta demokrasi tidak hanya terjadi pada peserta pemilu atau penyelenggara. Namun, bisa saja institusi kepolisian dan TNI serta aparatur sipil negara juga memiliki potensi akan terjerat.
Oleh karena itulah, Mahfud MD mengingatkan pesan Presiden Jokowi, agar Pemilu 2024 dilaksanakan dengan jujur, adil, demokratis, tenang, dan damai. Tidak hanya itu, juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan setiap aparat pemerintah harus netral.
(zik)
Lihat Juga :
