Mahfud Sebut Dapat Banyak Laporan Kecurangan Pemilu 2024

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyelenggarakan konferensi pers untuk membicarakan kondisi politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Mahfud menyampaikan bahwa ia menerima informasi mengenai dugaan kecurangan dalam proses pemilu.

Dia mengungkapkan bahwa kecurangan yang diduga terjadi dilaporkan di lima daerah, yaitu Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Mahfud menegaskan kemungkinan adanya dugaan kecurangan juga di daerah lain.

Dugaan kecurangan itu mirisnya menunjukkan adanya keterlibatan pihak berwenang yang seharusnya bersikap netral, seperti TNI dan Polri.

"Sebagai Menko, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan Pemilu. Tentu saudara-saudara juga membaca dan mendengar dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu," ucap Mahfud dalam konferensi pers, Senin (13/11/2023).

"Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi," tambah dia.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pilpres 2024 mendatang itu menjelaskan bahwa jika dugaan kecurangan benar-benar terjadi, kemungkinan dilakukan oleh aparat atau warga sipil biasa. Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan, juga memberikan rincian laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang diterimanya.

Mahfud MD mengungkapkan beberapa dugaan kecurangan yang telah dia terima, termasuk pemasangan baliho hingga penurunan baliho partai politik tertentu oleh aparat.



Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menerima laporan tentang aktivis dan masyarakat sipil yang mengeluhkan adanya dugaan intimidasi oleh aparat terhadap kebebasan berpendapat. Karena itu, Mahfud mengundang semua pihak untuk menggelar pemilu dengan integritas penuh, berdasarkan prinsip demokrasi yang beradab.

Lebih rinci, ia menerima informasi mengenai kehadiran beberapa petugas polisi di kantor partai politik tertentu, yang diduga sebagai upaya intimidasi.

Selain itu, aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat terhadap aktivis kebebasan berekspresi.

"Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya," ucapnya.

Mahfud mengingatkan aparat keamanan, termasuk dari TNI, Polri, aparatur sipil negara, birokrasi, serta KPU dan Bawaslu, untuk tetap menjaga netralitasnya demi terciptanya pesta demokrasi yang sehat, damai, dan bermartabat.

Ia menyatakan bahwa netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mantan Menteri Pertahanan itu juga mengimbau masyarakat yang terlibat dalam kontestan pemilu untuk tetap tertib dalam menyebarkan informasi, dengan mengecualikan produksi berita palsu atau hoaks.

Mahfud MD merupakan cawapres yang akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pasangan Ganjar-Mahfud mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Hanura.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah mengungkapkan dugaan kecurangan dalam pemilu sebelumnya melalui video yang diunggah di kanal YouTube PDI Perjuangan. Megawati menyatakan bahwa kecurangan dalam pemilu sudah terjadi pada saat ini.

"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," ucap Megawati.