Survei: Mayoritas Masyarakat Sebut Ada Konflik Kepentingan Putusan MK soal Syarat Capres-Cawapres

JAKARTA - Arus Survei Indonesia merilis hasil surveinya mengenai polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas umur capres-cawapres. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 56,6 persen masyarakat menganggap adanya konflik kepentingan terkait putusan MK tersebut.

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an menjelaskan, awalnya sebanyak 63,2 persen responden mengetahui mengenai polemik putusan MK yang membuat Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi calon wakil presiden meski belum berusia 40 tahun.

"Yang tahu soal ini (putusan MK) rupanya 63,2%," kata Ali dalam rilis survei secara daring, Selasa (14/11/2023).

Dari data tersebut, kata Ali, sebanyak 56,6 persen mengakui adanya konflik kepentingan. Sebab, Ketua MK Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka.



"Nah, sebanyak 56,6% itu mengatakan 'iya' bahwa ada konflik kepentingan. Secara mayoritas yang tahu tentang polemik MK itu mengatakan ya ada konflik kepentingan. Kemudian 31,4% mengatakan tidak ada konflik kepentingan," ungkapnya.

Ali mengungkapkan, dari aspek usia atau generasi, yang mengakui adanya konflik kepentingan pada putusan MK didominasi oleh Gen Z, Gen Milenial, Gen X, dan Baby Boomer. Sementara, untuk generasi Pre-Boomer mayoritas menganggap keputusan MK tidak ada konflik kepentingan.

"Sementara yang mengatakan tidak itu di usia 75 tahun ke atas. Ini mungkin informasi belum terlalu masuk," kata Ali.

"Hampir semua generasi sepakat bahwa putusan MK itu punya konflik kepentingan," sambungnya.

Perlu diketahui, survei dilaksanakan pada tanggal 3 8 November 2023 di 34 Provinsi di Indonesia, melalui telesurvei dengan metode penarikan sampel random digit dialing (RDD). Jumlah sampel 1.200 responden, dengan asumsi simple random sampling maka margin of error (MoE) adalah +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.