Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Jokowi-JK di Mata PAN

Jum'at, 20 Oktober 2017 - 12:12 WIB
Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Jokowi-JK di Mata PAN
Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Jokowi-JK di Mata PAN
A A A
JAKARTA - Hari ini tepat tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Banyak program telah dijalankan yang mendapat perhatian berbagai kalangan, salah satunya dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno.

Menurutnya, pemerintah Jokowi-JK telah bekerja dengan 'full speed' untuk membenahi permasalahan di Indonesia. “Pada dasarnya keberhasilan pemerintah yang paling menonjol dan terlihat secara kasat mata adalah pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Tanah Air. Pembangunan, jalan tol, bandara, pelabuhan dan lain-lain jelas terlihat fisiknya dan dirasakan dampak ekonominya secara instan,” ujar Eddy lewat rilis yang diterima SINDOnews, Jumat (20/10/2017).

Eddy menjelaskan, pembangunan infrastruktur transportasi darat seperti jalan tol dan pembangunan bandara di beberapa kota yang bisa dikatakan tidak terlalu besar tentu menjadi kabar gembira bagi dunia usaha. Sebab, biaya untuk distribusi barang tentu menjadi lebih murah dan efisien.

“Sontak ekonomi daerah yang dibangun atau dilalui pembangunan infrastruktur menjadi terbuka dan menggeliat karenanya. Atas pencapaian ini, patut kita ‘angkat topi’ kepada Pak Jokowi dan Pak JK,” kata dia.

Namun, lanjut Eddy, tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK bukan tanpa kekurangan, salah satunya masalah kesenjangan. Menurut Eddy, selama tiga tahun pemerintah belum bisa memberikan dampak signifikan terhadap masalah tersebut.

“Kesejahteraan masyarakat yang masih menyisakan gap yang lebar alias kesenjangan, daya beli yang merosot, masalah lapangan kerja yang sulit diakses dan merenggangnya toleransi serta kerukunan anak bangsa,” imbuhnya.

Sebagai kader PAN yang notabene mendukung pemerintah, Eddy pun meminta pemerintah untuk segera memberikan perhatian lebih terhadap masalah kesenjangan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Sejumlah ‘PR’ ini wajib menjadi fokus dan perhatian pemerintah saat ini, agar kelak dikenang sebagai pemerintah yang tidak saja sukses membangun infrastruktur, namun juga berhasil menyejahterakan dan mengayomi segenap anak negeri,” pungkasnya.
(kri)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.2589 seconds (0.1#10.140)