Paman Gibran Enggan Mundur Jadi Hakim MK, Arsjad Rasjid: Biar Rakyat yang Menilai
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid angkat bicara soal sikap Anwar Usman yang tak ingin mundur sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, biarlah rakyat Indonesia yang menilai sikap tersebut.
Arsjad mengatakan bahwa setiap orang memiliki haknya untuk menentukan sikap. Namun, kata dia, rakyat Indonesia selama ini sudah melihat dan menyaksikan apa yang terjadi hingga keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait kasus etik yang menyeret paman Gibran tersebut.
"Jadi biarlah rakyat yang menilai (sikap) tersebut," ujar Arsjad dalam sesi tanya jawab ketika jumpa pers yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
Menurut dia, rakyat Indonesia saat ini sudah bisa melihat dan mendengar, bahkan tak bisa lagi dibodohi oleh segala upaya yang berpotensi mencederai semangat demokrasi di Tanah Air.
Oleh karenanya, segala hal yang menyangkut terkait proses demokrasi di Indonesia, biarkan rakyat Indonesia yang bersikap atas hal tersebut.
"Saya rasa itu bagian dari proses demokrasi kita. Hak harus ada, tapi rakyat mengerti, rakyat melihat dan rakyat mendengar," tegasnya..
Arsjad mengatakan bahwa setiap orang memiliki haknya untuk menentukan sikap. Namun, kata dia, rakyat Indonesia selama ini sudah melihat dan menyaksikan apa yang terjadi hingga keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait kasus etik yang menyeret paman Gibran tersebut.
"Jadi biarlah rakyat yang menilai (sikap) tersebut," ujar Arsjad dalam sesi tanya jawab ketika jumpa pers yang digelar di Gedung TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
Menurut dia, rakyat Indonesia saat ini sudah bisa melihat dan mendengar, bahkan tak bisa lagi dibodohi oleh segala upaya yang berpotensi mencederai semangat demokrasi di Tanah Air.
Oleh karenanya, segala hal yang menyangkut terkait proses demokrasi di Indonesia, biarkan rakyat Indonesia yang bersikap atas hal tersebut.
"Saya rasa itu bagian dari proses demokrasi kita. Hak harus ada, tapi rakyat mengerti, rakyat melihat dan rakyat mendengar," tegasnya..
(kri)