Karpet Merah untuk Gibran dari Sang Paman Inkonstitusional
Jum'at, 03 November 2023 - 16:58 WIB
loading...
Karpet merah untuk anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dari sang paman, Anwar Usman dinilai inkonstitusional. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Karpet merah untuk anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dari sang paman, Anwar Usman dinilai inkonstitusional. Diketahui, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman paling banyak dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik.
Laporan terhadap Anwar Usman ke MKMK terkait putusan MK perkara Nomor 90 PUU-XX/2023 terkait batas usia capres dan cawapres. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda menilai putusan MK akan membuat pemilu menjadi tidak fair.
"Tujuan-tujuan dari keputusan itu dikabulkan untuk membuat kontestasi dalam pemilu tidak fair, karena di putusan 90 itu secara spesifik menyebutkan intensinya untuk apa pengujian itu, untuk memberikan privilege kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mencalonkan menjadi capres atau cawapres," ujar Violla dalam diskusi publik yang disiarkan YouTube Sahabat ICW, Jumat (3/11/2023).
Baca juga: Pelaporan Terhadap Anwar Usman Dinilai Bentuk Perlawanan Publik yang Menolak MK Jadi Alat Politik
Laporan terhadap Anwar Usman ke MKMK terkait putusan MK perkara Nomor 90 PUU-XX/2023 terkait batas usia capres dan cawapres. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda menilai putusan MK akan membuat pemilu menjadi tidak fair.
"Tujuan-tujuan dari keputusan itu dikabulkan untuk membuat kontestasi dalam pemilu tidak fair, karena di putusan 90 itu secara spesifik menyebutkan intensinya untuk apa pengujian itu, untuk memberikan privilege kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mencalonkan menjadi capres atau cawapres," ujar Violla dalam diskusi publik yang disiarkan YouTube Sahabat ICW, Jumat (3/11/2023).
Baca juga: Pelaporan Terhadap Anwar Usman Dinilai Bentuk Perlawanan Publik yang Menolak MK Jadi Alat Politik
Lihat Juga :
