Antisipasi Bencana Banjir, Ini yang Dilakukan Menteri Sofyan Djalil
loading...
A
A
A
"Pemasangan pelang peringatan banjir ini tentunya hanya sebagai langkah antisipatif terhadap kejadian banjir. Sembari menunggu tuntasnya upaya penanganan permasalahan banjir yang sesungguhnya yang saat ini tengah diupayakan oleh pihak-pihak terkait," ucapnya.
"Perlu adanya kerja sama yang bersifat antar daerah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berkomitmen sebagai fasilitator koordinasi antara pusat dan daerah. Sehingga setiap inisiatif dapat menghasilkan output dan outcome yang nyata," sambungnya.
Sementara di tempat terpisah, Dosen Politik Agraria, Sosiologi Hukum, Magister Hukum Universitas Trisakti (Usakti) Hery Hartawan mengatakan, mengapresiasi kinerja kementrian Agraria yaitu program Pemasangan Plang Peringatan Banjir sangat diperlukan oleh masyarakat yang terkena dampak langsung oleh banjir, dengan begitu masyarakat bisa menyiapkan diri.
"Selain itu penanganan banjir di DKI Jakarta harus dilakukan secara bersama sama, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kota kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, penanganan dr hulu sampai hilir, percepatan pengadaan tanah untuk normalisasi kali di Jakarta, dan yang paling penting budaya masyarakat kita, seperti tertib membuang sampah, rajin bergotong royong kerja bakti membersihkan saluran, got-got lingkungan, tidak mendirikan bangunan liar di sepanjang badan sungai," jelas Hery Hartawan.
Sementara itu, dalam rangka implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana, perlu disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bagian dari sistem peringatan dini. Dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana guna mengurangi risiko ancaman kerugian dan korban jiwa.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Jaya, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administasi Jakarta Barat, Nandang Agus Taruna, mendampingi Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
"Perlu adanya kerja sama yang bersifat antar daerah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berkomitmen sebagai fasilitator koordinasi antara pusat dan daerah. Sehingga setiap inisiatif dapat menghasilkan output dan outcome yang nyata," sambungnya.
Sementara di tempat terpisah, Dosen Politik Agraria, Sosiologi Hukum, Magister Hukum Universitas Trisakti (Usakti) Hery Hartawan mengatakan, mengapresiasi kinerja kementrian Agraria yaitu program Pemasangan Plang Peringatan Banjir sangat diperlukan oleh masyarakat yang terkena dampak langsung oleh banjir, dengan begitu masyarakat bisa menyiapkan diri.
"Selain itu penanganan banjir di DKI Jakarta harus dilakukan secara bersama sama, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kota kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, penanganan dr hulu sampai hilir, percepatan pengadaan tanah untuk normalisasi kali di Jakarta, dan yang paling penting budaya masyarakat kita, seperti tertib membuang sampah, rajin bergotong royong kerja bakti membersihkan saluran, got-got lingkungan, tidak mendirikan bangunan liar di sepanjang badan sungai," jelas Hery Hartawan.
Sementara itu, dalam rangka implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana, perlu disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bagian dari sistem peringatan dini. Dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana guna mengurangi risiko ancaman kerugian dan korban jiwa.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Jaya, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administasi Jakarta Barat, Nandang Agus Taruna, mendampingi Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
(maf)
Explore More