Ganjar Pranowo-Mahfud MD Bisa Beri Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha, Mengapa?
Kamis, 02 November 2023 - 02:02 WIB
loading...
A
A
A
Hasil survei yang disampaikan Febri saat mengisi formulir HIPMI ke-50 di Jakarta Convention Center (JCC) mengungkapkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduduki peringkat keenam dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum terkait korupsi, tertinggal dari kejaksaan, pengadilan, dan polisi.
Kepastian hukum, lanjutnya, merupakan komponen penting dalam investasi dan kesuksesan perusahaan. Aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya dapat melemahkan kejelasan hukum dan pada akhirnya membuat pelaku usaha takut untuk menjalankan usahanya.
Sektor politik dan swasta merupakan pihak yang paling banyak melakukan tindakan korupsi, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat 359 pelaku bisnis dan 480 pelaku politik.
“Korupsi merupakan permasalahan yang dapat merugikan pelaku usaha,” ucapnya.
Permasalahan perizinan, biaya yang tidak biasa, dan lain-lain, dapat berkontribusi pada meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Febri menilai kondisi saat ini jauh lebih berisiko.
Baca juga: TPM Ganjar-Mahfud Resmi Terbentuk, Dipimpin Dharmaji Suradika
Nampaknya hukum bisa tiba-tiba keluar dari jalur hukum yang telah ditetapkan dalam situasi yang murni menyangkut persoalan korporasi karena pihak yang terlibat mempunyai ikatan dengan penegak hukum.
Kepastian hukum, lanjutnya, merupakan komponen penting dalam investasi dan kesuksesan perusahaan. Aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaannya dapat melemahkan kejelasan hukum dan pada akhirnya membuat pelaku usaha takut untuk menjalankan usahanya.
Sektor politik dan swasta merupakan pihak yang paling banyak melakukan tindakan korupsi, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdapat 359 pelaku bisnis dan 480 pelaku politik.
“Korupsi merupakan permasalahan yang dapat merugikan pelaku usaha,” ucapnya.
Permasalahan perizinan, biaya yang tidak biasa, dan lain-lain, dapat berkontribusi pada meningkatnya biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Febri menilai kondisi saat ini jauh lebih berisiko.
Baca juga: TPM Ganjar-Mahfud Resmi Terbentuk, Dipimpin Dharmaji Suradika
Nampaknya hukum bisa tiba-tiba keluar dari jalur hukum yang telah ditetapkan dalam situasi yang murni menyangkut persoalan korporasi karena pihak yang terlibat mempunyai ikatan dengan penegak hukum.
(kri)
Lihat Juga :
