Forkonas PP DOB Ingatkan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Amanat Reformasi

"Padahal ada lebih dari 300 wilayah yang saat ini tercatat diajukan oleh kelompok masyarakat sebagai daerah otonomi baru," katanya.

Huda tak menampik ada daerah hasil pemekaran yang menjadi beban dari pemerintah pusat. Kendati demikian hal itu seharusnya tidak menjadi alasan penangguhan tak berkesudahan daerah otonomi baru.

"Kami menilai harusnya pemerintah memperbaiki mekanisme pembentukan dengan menerapkan syarat ketat termasuk kajian objektif berbasis data terkait kesiapan suatu wilayah menjadi daerah otonomi baru. Bukan menutup pintu dengan alasan moratorium, karena secara objektif memang ada wilayah-wilayah yang harus dimekarkan," katanya.

Ke depan, kata Huda, kajian pembentukan daerah otonomi baru harus menjadi concern siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Maka dia menghimbau agar aktivis pembentukan daerah otonomi baru mencermati visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh kandidat presiden dan wakil presiden terkait pembentukan daerah otonomi baru.

"Forkonas PP DOB pasti akan memberikan dukungan kepada kandidat yang menawarkan program pembentukan DOB dalam visi, misi, dan program kerja mereka," katanya.