BSKDN Dorong Percepatan Pembangunan di 4 Daerah Otonomi Baru Papua
Sabtu, 23 Maret 2024 - 15:23 WIB
loading...
Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat melakukan asistensi mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Kabupaten Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (22/3/2024). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Percepatan pembangunan bisa dilakukan melalui strategi kebijakan berbasis inovasi.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat melakukan asistensi mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Kabupaten Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (22/3/2024).
"Kami memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memformulasikan rumusan strategis kebijakan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara lebih cepat," ungkap Abas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/3/2024).
Baca juga: Perkuat Ekosistem Inovasi, BSKDN Minta Pemprov Jateng Optimalkan Usia Produktif
Percepatan pembangunan angat mungkin dilakukan jika Pemprov Papua Pegunungan mengkonstruksikan strategi kebijakannya dengan berdasarkan pada inovasi. "Kami berupaya mendampingi daerah-daerah otonomi baru untuk mendesain dan mengkonstruksikan strategi kebijakan pemerintah daerah melalui program-program kegiatan yang inovatif," katanya.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat melakukan asistensi mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Kabupaten Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (22/3/2024).
"Kami memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memformulasikan rumusan strategis kebijakan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara lebih cepat," ungkap Abas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/3/2024).
Baca juga: Perkuat Ekosistem Inovasi, BSKDN Minta Pemprov Jateng Optimalkan Usia Produktif
Percepatan pembangunan angat mungkin dilakukan jika Pemprov Papua Pegunungan mengkonstruksikan strategi kebijakannya dengan berdasarkan pada inovasi. "Kami berupaya mendampingi daerah-daerah otonomi baru untuk mendesain dan mengkonstruksikan strategi kebijakan pemerintah daerah melalui program-program kegiatan yang inovatif," katanya.
Lihat Juga :
