BSKDN Dorong Percepatan Pembangunan di 4 Daerah Otonomi Baru Papua
loading...
Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat melakukan asistensi mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Kabupaten Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (22/3/2024). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Percepatan pembangunan bisa dilakukan melalui strategi kebijakan berbasis inovasi.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat melakukan asistensi mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Kabupaten Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (22/3/2024).
"Kami memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memformulasikan rumusan strategis kebijakan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara lebih cepat," ungkap Abas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/3/2024).
Percepatan pembangunan angat mungkin dilakukan jika Pemprov Papua Pegunungan mengkonstruksikan strategi kebijakannya dengan berdasarkan pada inovasi. "Kami berupaya mendampingi daerah-daerah otonomi baru untuk mendesain dan mengkonstruksikan strategi kebijakan pemerintah daerah melalui program-program kegiatan yang inovatif," katanya.
Percepatan pembangunan tersebut nantinya dapat dilihat dari peningkatan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Papua Pegunungan. Maka dari itu, inovasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan daya saing dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Abas juga mengungkapkan ada sejumlah isu strategis yang bisa dijadikan acuan dalam penyusunan strategi kebijakan di 4 DOB Papua meliputi optimalisasi kualitas otonomi daerah; pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem; sinergisitas kebijakan dan program nasional; pengembangan kapasitas SDM; transformasi digital pemerintahan.
"Dengan demikian kami berharap hasil identifikasi yang kita laksanakan ini dapat dijadikan dijadikan referensi penguatan strategi kebijakan," katanya.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat melakukan asistensi mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Kabupaten Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (22/3/2024).
"Kami memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memformulasikan rumusan strategis kebijakan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara lebih cepat," ungkap Abas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/3/2024).
Percepatan pembangunan angat mungkin dilakukan jika Pemprov Papua Pegunungan mengkonstruksikan strategi kebijakannya dengan berdasarkan pada inovasi. "Kami berupaya mendampingi daerah-daerah otonomi baru untuk mendesain dan mengkonstruksikan strategi kebijakan pemerintah daerah melalui program-program kegiatan yang inovatif," katanya.
Percepatan pembangunan tersebut nantinya dapat dilihat dari peningkatan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Papua Pegunungan. Maka dari itu, inovasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan daya saing dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Abas juga mengungkapkan ada sejumlah isu strategis yang bisa dijadikan acuan dalam penyusunan strategi kebijakan di 4 DOB Papua meliputi optimalisasi kualitas otonomi daerah; pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem; sinergisitas kebijakan dan program nasional; pengembangan kapasitas SDM; transformasi digital pemerintahan.
"Dengan demikian kami berharap hasil identifikasi yang kita laksanakan ini dapat dijadikan dijadikan referensi penguatan strategi kebijakan," katanya.
(abd)
Explore More