Jangan Cepat Berpuas Diri

MENJELANG tiga tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), publik menyatakan kepuasannya ter­hadap kinerja pemerintahan.

Melalui survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ditemukan terjadinya peningkatan kepuasan masyarakat selama tiga tahun terakhir terutama dalam bidang pembangunan Indonesia dan bidang infra­struktur.

Dalam penelitian itu juga disebutkan bila tingkat kepuas­an masyarakat terhadap tiga hal yang menyangkut ekonomi, hukum, dan maritim, juga mengalami peningkatan. Namun dari ketiganya, bidang maritim mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 59,4% tahun 2015 menjadi 75,5% tahun 2017.

Sementara di bidang hukum meningkat dari 51,1% tahun 2015 menjadi 64%. Sedangkan di bidang ekonomi selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 26,9% dari 30% tahun 2015 menjadi 56,9% tahun 2017.

Selain tiga hal di atas, menurut Peneliti CSIS bidang Departemen Politik dan Hubungan Internasional Arya Fernandes, optimisme masyarakat juga terletak pada kemampuan pemerintah mening­kat­kan pembangunan infrastruktur dengan tingkat optimisme sebesar 83,2%.

Seperti dikutip Koran SINDO, Rabu (13/9/2017), hasil survei juga menunjukkan bila masyarakat masih menaruh respons positif terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Memang bukan secara kebetulan suatu capaian kinerja diraih tanpa melalui sebuah proses. Tiga tahun pun bukan waktu yang panjang memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Hasil jajak pendapat salah satu lembaga survei tersebut memang patut menjadi bukti kuat berjalannya pemerintahan yang selama ini baik. Bahkan, bisa dikatakan pemerintah sangat bekerja keras untuk mencapai tingkat kepuasan publik hingga berada di angka rata-rata 50% ke atas.

Padahal tahun 2016 atau satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Kerja dinilai masih jauh dari pemerintahan SBY-Boediono. Dalam survei yang dilakukan berbagai lembaga survei saat itu, masyarakat belum merasakan hasil kinerja pemerintahan kabinet Jokowi.

Namun, seiring berjalannya waktu, program Jokowi yang digaungkan saat kampanye untuk melakukan pembangunan infrastruktur secara merata dari Sabang sampai Merauke menjadi wujud nyata.

Setidaknya selama tiga tahun terakhir, Jokowi sudah bisa membuktikan dirinya sebagai presiden yang paling cepat dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Dalam waktu kurang dari lima tahun, ribuan kilometer jalan telah terwujud dan di beberapa wilayah tertentu akses jalan sudah bisa difungsikan.

Selain itu, reformasi di sektor maritim juga dilakukan sangat serius dan memberikan hasil memuaskan. Terlepas dari keberhasilan tersebut, pemerintah tetap harus menyadari bila kondisi saat ini belum sepenuhnya memberikan kepuasan masyarakat di bidang ekonomi.

Dalam survei disebutkan bila kesulitan utama yang dirasakan masyarakat saat ini antara lain, tingginya harga sembako, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya angka kemiskinan, lebarnya tingkat ketimpangan antara si kaya dan di miskin, pelayanan kualitas pendidikan yang buruk, rendahnya daya beli masya­rakat, hingga pungutan liar masih marak di instansi pemerintahan.

Berbagai masalah ini yang harus menjadi prioritas pemerintah saat ini, mengingat berbagai persoalan tersebut menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang sangat mendasar.
Sedangkan di bidang hukum, apa yang menjadi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sudah selayaknya dibuktikan.

Meski dalam survei kepercayaan masyarakat di bidang hukum tahun ini meningkat menjadi 64%, tapi pada kenyataannya penegakan hukum belum sepenuhnya sesuai harapan. Sikap pemerintah yang acuh terhadap hak angket DPR kepada KPK menjadi pertanyaan besar komitmen pemerintah dalam pem­berantasan korupsi.

Bagaimanapun peran Jokowi sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan kasus ini, mengingat korupsi merupakan masalah utama yang menghambat pembangunan. Waktu dua tahun ke depan untuk mengejar berbagai program yang sepenuhnya belum memberikan kepuasan kepada masyarakat memang bukan hal mudah.

Diperlukan kerja keras yang lebih dari sekadar slogan kerja, kerja, kerja, sehingga bukti nyata bisa segera diwujudkan. Semoga hasil survei yang belum sepenuhnya mencer­min­kan keberhasilan pemerintah ini tidak membuat Jokowi cepat berpuas diri, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terutama di bidang hukum dan ekonomi.