KPMK Desak Anwar Usman Dicopot dan Minta DPR Segera Bentuk Pansus MK
Minggu, 29 Oktober 2023 - 21:06 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Putusan Batas Usia Capres Picu Polemik, Netizen Minta Ketua MK Anwar Usman Mundur
"Demi menjaga martabat, kehormatan, dan marwah MK, serta tegaknya NKRI, demokrasi yang tunduk pada hukum dan konstitusi, maka kami memberi dukungan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar bekerja menggunakan hati nurani dan akal sehat. Memutuskan secara imparsial, objektif dan independen demi mengembalikan martabat, kehormatan dan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan konstitusi," tegas Ridwan.
Selanjutnya, kata Ridwan, yang tidak kalah penting yakini, kami menyerukan pencopotan terhadap hakim konstitusi Anwar Usman yang dinilai sangat cacat hukum.
"Mendesak pencopotan Anwar Usman sebagai hakim sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi, karena telah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (5) dan (6) serta kode etik perilaku hakim konstitusi," kata Ridwan.
Komite Penyelamat Mahkamah Konstitusi Standarkia Latief mengatakan Komite Penyelamat Mahkamah Konstitusi (KPMK) juga meminta DPR RI untuk segera menindaklanjuti dengan serius dengan membentuk Pansus Mahkamah Konstitusi. "Kami mendorong DPR khususnya Komisi III untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas kontroversi Putusan MK 90/PUU-X/2023 itu," ucapnya.
"Demi menjaga martabat, kehormatan, dan marwah MK, serta tegaknya NKRI, demokrasi yang tunduk pada hukum dan konstitusi, maka kami memberi dukungan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar bekerja menggunakan hati nurani dan akal sehat. Memutuskan secara imparsial, objektif dan independen demi mengembalikan martabat, kehormatan dan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan konstitusi," tegas Ridwan.
Selanjutnya, kata Ridwan, yang tidak kalah penting yakini, kami menyerukan pencopotan terhadap hakim konstitusi Anwar Usman yang dinilai sangat cacat hukum.
"Mendesak pencopotan Anwar Usman sebagai hakim sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi, karena telah melanggar UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (5) dan (6) serta kode etik perilaku hakim konstitusi," kata Ridwan.
Komite Penyelamat Mahkamah Konstitusi Standarkia Latief mengatakan Komite Penyelamat Mahkamah Konstitusi (KPMK) juga meminta DPR RI untuk segera menindaklanjuti dengan serius dengan membentuk Pansus Mahkamah Konstitusi. "Kami mendorong DPR khususnya Komisi III untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) atas kontroversi Putusan MK 90/PUU-X/2023 itu," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
