Putusan MK soal Kepala Daerah Belum 40 Tahun Boleh Ikut Pilpres Digugat
loading...
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana memberikan keterangan kepada media soal gugatan putusan MK atas gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dilayangkan ke MK, Rabu (25/10/2023). FOTO/MPI/Danandaya Arya Putra
A
A
A
JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang mengizinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun tapi pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, ikut dalam kontestasi Pilpres digugat ke MK. Gugatan itu dilayangkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana.
Brahma Aryana mengatakan, gugatan itu telah ia ajukan ke MK pada Senin (23/10/2023). Gugatannya telah teregister dengan nomor perkara 141/PUU/PAN.MK/ARPK/10/2023.
Ia menilai amar putusan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A multitafsir. Sebab aturan tersebut bisa digunakan oleh anggota DPRD tingkat kabupaten atau kota karena mereka dipilih melalui pemilihan umum. Padahal syarat usia menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten atau kota yakni 21 tahun.
"Ya sebenernya karena multitafsir isinya, ini tingkatan pejabat daerah yang dipilih melalui pemilu, itu sebenernya apa klasifikasinya, apakah setingkat provinsi, setingkat kabupaten/kota atau apa," kata Brahma di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).
Bunyi amar putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, 'Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".
Brahma juga menyoroti komposisi hakim konstitusi dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hakim Konstitusi yang menyetujui seseorang di bawah umur 40 tahun maju Pilpres asalkan pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu tingkat kabupaten/kota hanya tiga orang.
"Selebihnya dua hakim beralasan berbeda, keduanya sepakat kalau batas minimalnya itu gubernur atau setingkat Provinsi," katanya.
Brahma Aryana mengatakan, gugatan itu telah ia ajukan ke MK pada Senin (23/10/2023). Gugatannya telah teregister dengan nomor perkara 141/PUU/PAN.MK/ARPK/10/2023.
Ia menilai amar putusan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A multitafsir. Sebab aturan tersebut bisa digunakan oleh anggota DPRD tingkat kabupaten atau kota karena mereka dipilih melalui pemilihan umum. Padahal syarat usia menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten atau kota yakni 21 tahun.
"Ya sebenernya karena multitafsir isinya, ini tingkatan pejabat daerah yang dipilih melalui pemilu, itu sebenernya apa klasifikasinya, apakah setingkat provinsi, setingkat kabupaten/kota atau apa," kata Brahma di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).
Bunyi amar putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, 'Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".
Brahma juga menyoroti komposisi hakim konstitusi dalam putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hakim Konstitusi yang menyetujui seseorang di bawah umur 40 tahun maju Pilpres asalkan pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu tingkat kabupaten/kota hanya tiga orang.
"Selebihnya dua hakim beralasan berbeda, keduanya sepakat kalau batas minimalnya itu gubernur atau setingkat Provinsi," katanya.
Explore More