Direktur Penyidikan Ungkap Ada Orang Kuat di KPK

JAKARTA - Dugaan adanya dua kubu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didalami Panitia khusus (Pansus) hak angket DPR.

Dugaan itu ditanyakan kepada Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman yang hadir dalam rapat dengar pendapat Pansus hak angket DPR terhadap KPK, tadi malam.

Wakil Ketua Pansus angket KPK Masinton Pasaribu mendengar internal penyidik KPK terbelah, yakni yang berasal dari Polri dan nonpolisi.

"Menurut kami kalau ada geng-gengan dipenegak hukum, repot. Apa benar ada perseteruan dua geng?" kata Masinton kepada Aris Budiman di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017) malam.

Aris pun menjelaskan, sebenarnya tidak ada yang namanya geng di internal penyidik KPK saat ini. "Saya tidak mengatakan itu geng," kata Aris.

Kendati demikian, Aris mengakui ada kesulitan tertentu yang dialami terkait pelaksaan tugas di KPK. Kesulitan tersebut dianggapnya bakal mengganggu kinerja lembaga antikorupsi itu.

"Ini bukan geng. Tapi, memang ada salah satu penyidik menjelaskan bahwa akan diperkirakan ada masalah sejak diangkatnya penyidik internal. Jadi ini friksi terkait posisi," paparnya.

Maka itu, Aris berniat menata itu semua. "Tetapi saya mengalami kesulitan tertentu," kata Aris.

Sebab, dirinya mengaku sangat membutuhkan penyidik selaku direktur penyidikan KPK. Karena itu, perekrutan penyidik beberapa kali diusulkannya. Tak hanya itu, masalah itu pun sempat dibawanya ke rapat bersama Deputi Bidang Penindakan KPK.

Dirinya pun mengaku sempat meminta penyidik berpangkat komisaris polisi (kompol). Akan tetapi, Mabes Polri justru mengirimkan berpangkat ajun komisaris polisi (AKP). "Itu yang ditentang oleh kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan saya," ujarnya.

Usulan Aris itu pun tidak disetujui dan diubah dalam rapat, kemudian semua penyidik berkumpul. "Ada penyidik yang menentang apa yang saya usulkan. Mereka menyatakan selama ini kami menerima AKP, tapi bagi saya yang penting punya profesionalisme bagus," imbuhnya.

Adapun alasan lain yang disampaikan pihak penentang usulnya adalah karena jika penyidik berpangkat Kompol tidak efektif. "Di KPK semuanya bekerja sehingga kalau Kompol masuk akan mengganggu stabilitas kerja KPK. Tapi saya tetap menerima dan waktu itu pejabat SDM," bebernya.

(Baca juga: Direktur Penyidikan KPK Akui Novel Baswedan Menentangnya)

Di samping itu Aris juga mengungkapkan, usulannya tentang pembentukan Kasatgas penyidikan dari Polri pun ditentang. Saat itu, diisukan bahwa dirinya ingin merekrut Kombes.

Puncaknya, dia dikirimi email yang menyerang secara personal pada 14 Februari 2017. "Tentu saya marah dan tersinggung karena menghina saya. Dikatakan saya tidak berintegritas," ungkapnya.

Aris pun mencoba meredam. Namun, tidak ada tindakan dari pimpinan KPK, setelah seminggu berlalu. Atas hal itu, dia menyampaikan ke pimpinan KPK bahwa tidak benar organisasi jika berjalan seperti ini.

"Saya selalu katakan kalau saya di sana ada 'klik' yang menurut saya membahayakan organisasi. Lalu saya bilang orang ini terlalu powerfull barangkali bisa pengaruhi kebijakan," imbuhnya.

Lalu, anggota Pansus pun bertanya apakah orang yang dimaksud memiliki powerfull itu komisioner KPK. Aris mengatakan, bahwa bukan komisioner KPK yang dimaksudnya. Aris enggan membeberkan identitas orang yang memiliki powerfull itu.

Pansus pun meminta Aris menyebutkan nama. "Mohon maaf saya tidak akan sebut nama. Tapi bapak bisa mencari tahu lebih lanjut nanti di sana. Saya tidak akan sebutkan nama. Bapak sudah memahami itu," kata Aris.