Putin, Kampanye Multipolar, dan Indonesia
Senin, 23 Oktober 2023 - 05:03 WIB
loading...
A
A
A
Pergeseran kekuatan ekonomi menunjukkan AS tidak akan lagi menempati posisi terkuat di dunia. Berbagai prediksi lembaga keuangan dunia, seperti Standar Chartered pada 2030 Negeri Panda di posisi nomor wahid dengan product domestic bruto(PDB) sebesar USD64,2 triliun, disusul India (USD46,3 triliun). Sedangkan AS hanya bertengger di urutan ketiga dengan PDB USD31 triliun, atau tidak sampai separuh PDB China.
Beberapa negara yang selama ini masuk kategori berkembang diprediksi turut merengsek ke kelompok 10 ekonomi terbesar di dunia, yakni Indonesia, Turki, Brazil, Mesir, dan Rusia. Sedangkan sekutu AS, Jerman dan Jepang, melorot di dua posisi sepuluh besar terakhir. Pergeseran dan perubahan kekuatan ekonomi inilah terbentuknya multipolarisme karena munculnya banyak kutub pusat kekuatan dunia.
Di sisi lain, AS dan sekutunya tidak lagi bisa mempertahankan hegemoninya secara mutlak.Indikatornya bisa dilihat dari kegagalan mereka melumpuhkan perekonomian Rusia melalui rentetan sanksi dan embargo yang diberikan setelah Negeri Beruang Merah itu menyerang Ukraina.
Pada komoditas minyak misalnya, Badan Energi Internasional (IEA) pada medio 2023 ini mengungkapkan ekspor Rusia justru meningkat 50.000 barel per hari menjadi 8,3 juta barel per hari. Pendapatan ekspor minyak negara itu pun naik senilai USD1,7 miliar menjadi USD15 miliar (Rp 222 triliun) pada April 2023.
IEA membeberkan, transaksi minyak Rusia hampir 80% disumbang China dan India. Fakta ini sekaligus mengonfirmasi bahwa dua negara raksasa Asia itu tidak menggubris tekanan AS dan sekutunya untuk tidak melakukan transaksi dengan Rusia.Kondisi ini sekaligus menegaskan mereka sama sekali tidak takut menghadapi tekanan AS.
Sebelumnya, AS juga gagal menunjukkan kedigdayaannya saat melakukan perang dagang dengan China. Pada konflik di kurun 2018 hingga 2020 tersebut, Negeri Tirai Bambu dianggap memenangkan pertarungan dengan indikator surplus perdagangan China dengan AS naik menjadi USD317 miliar pada 2020,atau meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya.
Jumlah surplus neraca dagang itu hanya US$ 7 miliar di bawah level tahun 2018, ketika Presiden AS Donald Trump meluncurkan perang dagang dengan China. Louis Kuijs, kepala ekonomi Asia di Oxford Economics, pun berani menyimpulkan perang perdagangan Trump dengan China telah gagal.
Realitas melemahnya otot dan taring AS untuk mempertahankan hegemoni dalam kasus embargo ekonomi terhadap Rusia dan perang dagang dengan China secara kongkret mengindikasikan melemahnya kekuatan unipolar yang dibangun AS bersama sekutunya, dan di sisi lain munculnya kekuatan baru yang akan berperan menata masa depan sistem dunia yang multipolar.
Posisi AS kian terancam karena Rusia, China, dan India sejak 2010 telah melakukan kerjasama lewat BRICS. Goldman Sachs bahkan memprediksi pada 2050 akan mendominasi perekonomian global. Posisi BRICS kian kokoh dengan penambahan sejumlah anggota baru -yakni Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab per 1 Januari 2024 nanti.Di luar itu, masih ada 14 negara lain yang antre bergabung.
Positioning Indonesia
Masih menurut Standar Chartered, pada 2030 Indonesia juga akan merengsek menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Diprediksi PDB negeri ini akan mencapai USD10,1 triliun atau naik 3 kali lipat dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar USD3,2 triliun. Dengan besaran PDB tersebut, Indonesia akan menempati peringkat ke-4 perekonomian terbesar dunia.
Modalitas ini tentu bisa dimanfaatkan untuk menjadi aktor hubungan internasional dan berpeluang memformat sistem global. Tapi pertanyaannya, arsitektur dunia seperti apa yang akan Indonesia bangun? Arahnya tentu tidak boleh keluar amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri yang dianut.
Karena itu, bila Indonesia benar menjadi salah satu kekuatan multipolar dunia, maka muaranya bukan pada pihak pro-kontra dalam pertarungan kekuatan internasional dengan melulu mengemukakan national interest-nya sendiri dan di sisi lain menegasikan nasib negara lain. Peran yang ideal yang perlu dimainkan adalah mewujudkan perdamaian yang abadi dan berkeadilan, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan negara.
Positioning politik luar negeri yang dibangun para founding fatherdan berlangsung hingga kini sudah on the right track,yakni negara non blok dan bebas aktif. Karena itu, nantinya Indonesia tidak perlu bergabung dengan kekuatan-kekuatan baru yang muncul dan bertarung zero sum game, tapi berkontribusi menata dunia lebih harmonis.
Karena itu, yang diperlukan Indonesia adalah memperkuat keberadaan Gerakan Non-Blok, ASEAN, dan organisasi di luar blok-blok koalisi yang berorientasi persukutuan. Begitu pun langkah Indonesia mendorong south-south collaboration dan Archiplegic and Island States (AIS) Forum juga perlu diperkuat. Inisiatif-inisiatif alternatif kolaborasi global tersebut bukan hanya memberi pilihan negara-negara agar tidak terjebak polarisasi, tapi bisa bisa bersama-sama mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan.(*)
Beberapa negara yang selama ini masuk kategori berkembang diprediksi turut merengsek ke kelompok 10 ekonomi terbesar di dunia, yakni Indonesia, Turki, Brazil, Mesir, dan Rusia. Sedangkan sekutu AS, Jerman dan Jepang, melorot di dua posisi sepuluh besar terakhir. Pergeseran dan perubahan kekuatan ekonomi inilah terbentuknya multipolarisme karena munculnya banyak kutub pusat kekuatan dunia.
Di sisi lain, AS dan sekutunya tidak lagi bisa mempertahankan hegemoninya secara mutlak.Indikatornya bisa dilihat dari kegagalan mereka melumpuhkan perekonomian Rusia melalui rentetan sanksi dan embargo yang diberikan setelah Negeri Beruang Merah itu menyerang Ukraina.
Pada komoditas minyak misalnya, Badan Energi Internasional (IEA) pada medio 2023 ini mengungkapkan ekspor Rusia justru meningkat 50.000 barel per hari menjadi 8,3 juta barel per hari. Pendapatan ekspor minyak negara itu pun naik senilai USD1,7 miliar menjadi USD15 miliar (Rp 222 triliun) pada April 2023.
IEA membeberkan, transaksi minyak Rusia hampir 80% disumbang China dan India. Fakta ini sekaligus mengonfirmasi bahwa dua negara raksasa Asia itu tidak menggubris tekanan AS dan sekutunya untuk tidak melakukan transaksi dengan Rusia.Kondisi ini sekaligus menegaskan mereka sama sekali tidak takut menghadapi tekanan AS.
Sebelumnya, AS juga gagal menunjukkan kedigdayaannya saat melakukan perang dagang dengan China. Pada konflik di kurun 2018 hingga 2020 tersebut, Negeri Tirai Bambu dianggap memenangkan pertarungan dengan indikator surplus perdagangan China dengan AS naik menjadi USD317 miliar pada 2020,atau meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya.
Jumlah surplus neraca dagang itu hanya US$ 7 miliar di bawah level tahun 2018, ketika Presiden AS Donald Trump meluncurkan perang dagang dengan China. Louis Kuijs, kepala ekonomi Asia di Oxford Economics, pun berani menyimpulkan perang perdagangan Trump dengan China telah gagal.
Realitas melemahnya otot dan taring AS untuk mempertahankan hegemoni dalam kasus embargo ekonomi terhadap Rusia dan perang dagang dengan China secara kongkret mengindikasikan melemahnya kekuatan unipolar yang dibangun AS bersama sekutunya, dan di sisi lain munculnya kekuatan baru yang akan berperan menata masa depan sistem dunia yang multipolar.
Posisi AS kian terancam karena Rusia, China, dan India sejak 2010 telah melakukan kerjasama lewat BRICS. Goldman Sachs bahkan memprediksi pada 2050 akan mendominasi perekonomian global. Posisi BRICS kian kokoh dengan penambahan sejumlah anggota baru -yakni Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab per 1 Januari 2024 nanti.Di luar itu, masih ada 14 negara lain yang antre bergabung.
Positioning Indonesia
Masih menurut Standar Chartered, pada 2030 Indonesia juga akan merengsek menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Diprediksi PDB negeri ini akan mencapai USD10,1 triliun atau naik 3 kali lipat dibanding tahun 2017 yang hanya sebesar USD3,2 triliun. Dengan besaran PDB tersebut, Indonesia akan menempati peringkat ke-4 perekonomian terbesar dunia.
Modalitas ini tentu bisa dimanfaatkan untuk menjadi aktor hubungan internasional dan berpeluang memformat sistem global. Tapi pertanyaannya, arsitektur dunia seperti apa yang akan Indonesia bangun? Arahnya tentu tidak boleh keluar amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri yang dianut.
Karena itu, bila Indonesia benar menjadi salah satu kekuatan multipolar dunia, maka muaranya bukan pada pihak pro-kontra dalam pertarungan kekuatan internasional dengan melulu mengemukakan national interest-nya sendiri dan di sisi lain menegasikan nasib negara lain. Peran yang ideal yang perlu dimainkan adalah mewujudkan perdamaian yang abadi dan berkeadilan, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan negara.
Positioning politik luar negeri yang dibangun para founding fatherdan berlangsung hingga kini sudah on the right track,yakni negara non blok dan bebas aktif. Karena itu, nantinya Indonesia tidak perlu bergabung dengan kekuatan-kekuatan baru yang muncul dan bertarung zero sum game, tapi berkontribusi menata dunia lebih harmonis.
Karena itu, yang diperlukan Indonesia adalah memperkuat keberadaan Gerakan Non-Blok, ASEAN, dan organisasi di luar blok-blok koalisi yang berorientasi persukutuan. Begitu pun langkah Indonesia mendorong south-south collaboration dan Archiplegic and Island States (AIS) Forum juga perlu diperkuat. Inisiatif-inisiatif alternatif kolaborasi global tersebut bukan hanya memberi pilihan negara-negara agar tidak terjebak polarisasi, tapi bisa bisa bersama-sama mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan.(*)
(hdr)
