Polemik Kabinet Bayangan, Pengamat Menyoroti Mekanisme Kritik dalam Demokrasi
Selasa, 28 Juli 2026 - 16:31 WIB
loading...
Keberadaan kabinet bayangan tidak memiliki legitimasi politik maupun mandat dari rakyat sehingga hanya menjadi tontonan politik yang tidak membawa manfaat nyata. Ilustrasi/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyoroti pembentukan Kabinet Bayangan yang diumumkan koalisi masyarakat sipil . Menurutnya, keberadaan kabinet tersebut tidak memiliki legitimasi politik maupun mandat dari rakyat sehingga hanya menjadi tontonan politik yang tidak membawa manfaat nyata.
Amir Hamzah menilai kabinet bayangan hanya akan menjadi bahan tertawaan publik karena tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. "Keberadaan kabinet bayangan itu seperti badut. Hanya menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak memiliki legitimasi dari rakyat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara," kata Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (28/7/2027). Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pengusutan Tuntas Kematian Sutrimo
Ia menegaskan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintahan yang sah adalah pemerintahan hasil pemilihan umum yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Karena itu, menurutnya, segala program nasional tetap menjadi tanggung jawab Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Amir menyebut masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada realisasi program-program pemerintah yang menyentuh kebutuhan rakyat dibandingkan dengan manuver politik yang bersifat simbolik. "Rakyat lebih percaya kepada Kabinet Merah Putih yang bekerja merealisasikan program-program untuk kepentingan masyarakat daripada membentuk kabinet tandingan yang tidak memiliki dasar konstitusional," ujarnya.
Lebih jauh, Amir mengingatkan bahwa para penggagas Kabinet Bayangan seharusnya mempertimbangkan dampak politik dan sejarah dari langkah tersebut. "Mereka seharusnya malu kepada anak cucunya. Dalam catatan sejarah, mereka akan dikenang sebagai bagian dari kabinet bayangan yang tidak memiliki mandat rakyat. Politik seharusnya menawarkan solusi, bukan sekadar panggung pencitraan," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Kabinet Bayangan bentukan koalisi masyarakat sipil diumumkan dengan menunjuk Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara serta melibatkan sejumlah akademisi dan profesional untuk mengisi berbagai posisi kementerian. Kelompok tersebut menyatakan kabinet bayangan dibentuk sebagai sarana pengawasan dan penyampaian alternatif kebijakan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Baca juga: Prabowo, Jokowi, SBY Kompak Hadiri Pernikahan Putra Boy Thohir
Namun, menurut Amir, kritik terhadap pemerintah akan lebih bernilai apabila disampaikan melalui mekanisme demokrasi yang konstruktif dan berbasis gagasan. Bukan melalui pembentukan struktur yang dinilainya tidak memiliki legitimasi politik maupun konstitusional.
Amir Hamzah menilai kabinet bayangan hanya akan menjadi bahan tertawaan publik karena tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. "Keberadaan kabinet bayangan itu seperti badut. Hanya menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak memiliki legitimasi dari rakyat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara," kata Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (28/7/2027). Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pengusutan Tuntas Kematian Sutrimo
Ia menegaskan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintahan yang sah adalah pemerintahan hasil pemilihan umum yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Karena itu, menurutnya, segala program nasional tetap menjadi tanggung jawab Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Amir menyebut masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada realisasi program-program pemerintah yang menyentuh kebutuhan rakyat dibandingkan dengan manuver politik yang bersifat simbolik. "Rakyat lebih percaya kepada Kabinet Merah Putih yang bekerja merealisasikan program-program untuk kepentingan masyarakat daripada membentuk kabinet tandingan yang tidak memiliki dasar konstitusional," ujarnya.
Lebih jauh, Amir mengingatkan bahwa para penggagas Kabinet Bayangan seharusnya mempertimbangkan dampak politik dan sejarah dari langkah tersebut. "Mereka seharusnya malu kepada anak cucunya. Dalam catatan sejarah, mereka akan dikenang sebagai bagian dari kabinet bayangan yang tidak memiliki mandat rakyat. Politik seharusnya menawarkan solusi, bukan sekadar panggung pencitraan," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Kabinet Bayangan bentukan koalisi masyarakat sipil diumumkan dengan menunjuk Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara serta melibatkan sejumlah akademisi dan profesional untuk mengisi berbagai posisi kementerian. Kelompok tersebut menyatakan kabinet bayangan dibentuk sebagai sarana pengawasan dan penyampaian alternatif kebijakan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Baca juga: Prabowo, Jokowi, SBY Kompak Hadiri Pernikahan Putra Boy Thohir
Namun, menurut Amir, kritik terhadap pemerintah akan lebih bernilai apabila disampaikan melalui mekanisme demokrasi yang konstruktif dan berbasis gagasan. Bukan melalui pembentukan struktur yang dinilainya tidak memiliki legitimasi politik maupun konstitusional.
(poe)
Lihat Juga :
