Menjadi Santri yang Sadar Politik

Politik santri memiliki nilai-nilai yang selalu dijunjung tinggi, karena politik santri selalu berpegang pada kaidah fikih tasharruful imam ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah yang berarti kebijakan pemimpin kepada rakyatnya itu harus sesuai dengan kemaslahatan dan kesejahteraan yang ia berikan kepada rakyatnya. Dengan arti sederhana, politik santri adalah cara untuk mencari wasilah (akses) dalam rangka mengatasi masalah (problem) agar menjadi maslahah (manfaat).

Dengan demikian, politik santri adalah politik perjuangan sebagaimana yang ditorehkan oleh para masyayikh untuk republik ini. Secara bersamaan, politik santri adalah politik dengan tujuan mulia; menjaga akidah ahlussunnah wal jamaah, memperkuat jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU), menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menebar rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta.

Oleh karenanya, politik santri itu berpegang teguh pada kultur siyasah dalam upaya menjadi jangkar NKRI. Dengan arti yang sederhana, kehadiran santri dalam politik harus menjadi penyeimbang dua kutub kelompok politik yang kerap berseteru dengan mengataskanaman kaum nasionalis dan agamis.

Menjadi peredam dalam dua kutub politik adalah ijtihad politik santri yang disandarkan pada khazanah pengetahuan pesantren dalam membangun bangsa dan negara. Kultur keagamaan, tradisi dan kearifan lokal menjadikan santri dengan mudah memahami bahwa Islam dan Pancasila berada pada satu tarikan nafas. Ya, menjadi santri sejatinya menjadi umat beragama yang nasionalis sekaligus menjadi warga negara yang agamis.

Nah, memasuki zaman yang serba terbuka dan serba cepat ini, kehadiran politik santri sangat penting untuk menjadi penengah dalam mengurai ketegangan-ketegangan yang terjadi, lebih-lebih di tahun politik ini.