PKPU Belum Direvisi Pascaputusan MK, Perindo: Pemerintah Harus Konsultasi dengan DPR
Rabu, 18 Oktober 2023 - 21:23 WIB
loading...
Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, pemerintah harus konsultasi dengan DPR terkait putusan MK mengenai batas usia capres-cawapres. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akan dimulai pada Kamis 19 Oktober 2023, besok. Namun, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden belum direvisi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kepala daerah bisa mendaftar meski belum berumur 40 tahun.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mengatakan, proses revisi PKPU tidaklah sebentar. Sebab, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. "Ya revisi PKPU itu melalui beberapa tahap," ucap Ahmad Rofiq saat dihubungi, Rabu (18/10/2023).
Oleh karena itu, jika PKPU belum direvisi pascaputusan MK terkait kepala daerah bisa mendaftar meski belum berumur 40 tahun, maka akan menggunakan PKPU versi lama. "Selama itu belum direvisi maka memakai PKPU yang lama dan revisi itu harus melalui konsultasi dengan komisi yang ada di DPR. Kalau itu belum terjadi ya tidak mungkin ada perubahan PKPU," katanya.
Baca juga: Soal Putusan MK, KPU Diminta Tak Ubah PKPU Sebelum Ada Revisi UU Pemilu
Ahmad Rofiq mengatakan, apa yang telah diputuskan MK pada Senin, 16 Oktober 2023 lalu itu tidak berlaku secara otomatis. "Hukum harus sama-sama dipegang dan tidak bisa ditabrak dalam konteks ini," tandasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mengatakan, proses revisi PKPU tidaklah sebentar. Sebab, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. "Ya revisi PKPU itu melalui beberapa tahap," ucap Ahmad Rofiq saat dihubungi, Rabu (18/10/2023).
Oleh karena itu, jika PKPU belum direvisi pascaputusan MK terkait kepala daerah bisa mendaftar meski belum berumur 40 tahun, maka akan menggunakan PKPU versi lama. "Selama itu belum direvisi maka memakai PKPU yang lama dan revisi itu harus melalui konsultasi dengan komisi yang ada di DPR. Kalau itu belum terjadi ya tidak mungkin ada perubahan PKPU," katanya.
Baca juga: Soal Putusan MK, KPU Diminta Tak Ubah PKPU Sebelum Ada Revisi UU Pemilu
Ahmad Rofiq mengatakan, apa yang telah diputuskan MK pada Senin, 16 Oktober 2023 lalu itu tidak berlaku secara otomatis. "Hukum harus sama-sama dipegang dan tidak bisa ditabrak dalam konteks ini," tandasnya.
Lihat Juga :
