Pemerintah Harus Pastikan Pemilu 2024 Adil dan Bebas Intervensi

JAKARTA - Pemerintah harus memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi yang merugikan demokrasi. Kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sekaligus menopang kebangkitan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kini mati suri.

Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center Hardjuno Wiwoho mengatakan, pemilu memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memilih calon pemimpin yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap kepentingan sektor UMKM.

"Karena itu, sebagai pelaku usaha kecil, kami berharap pemimpin nasional ke depan harus punya keberpihakan kepada sektor UMKM. Karena itu, tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan, apakah mendukung sector UMKM. Kalau tidak mendukung UMKM ya, jangan didukung," katanya di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Di Indonesia, kata Hardjuno, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Menurutnya, UMKM memiliki stakeholder yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi. Salah satu cara paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM di tingkat nasional.

Hardjuno menegaskan, pemilu adalah momen penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih para pemimpin mereka.

"Bagi kami pemilik bisnis UMKM, pemilihan calon pemimpin yang tepat adalah suatu keharusan, karena pemimpin yang terpilih nantinya tentu akan menentukan arah kebijakannya yang akan berdampak terhadap kelanjutan usaha pemilik bisnis UMKM," katanya.

Dia memastikan, calon pemimpin yang kompeten dan pro-UMKM akan lebih cenderung mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Ini termasuk perbaikan dalam akses ke modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis.

“Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan yang terjangkau,” imbuhnya.

Hardjuno mengaku, UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian. Sektor usaha rakyat ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Data menyebutkan, UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara. “Sektor ini memberikan peluang kerja bagi beragam lapisan masyarakat, termasuk para pekerja berpendidikan rendah yang mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal,” ujarnya.

Selain itu, UMKM berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memberikan peluang kepada wirausaha lokal untuk mengembangkan usaha mereka. “Ini meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan UMKM juga mendukung kemandirian ekonomi. Dengan memiliki dan mengelola usaha sendiri, UMKM membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. “Mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal atau perusahaan besar,” pungkasnya.