Indonesia Butuh Pemimpin yang Paham Hukum Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 18 Oktober 2023 - 15:48 WIB
loading...
Indonesia Butuh Pemimpin...
Sekjen DPN Permahi Fajar Budiman menilai Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang hukum untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum. Foto/Dok. SINDOnews
A A A
JAKARTA - Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang hukum untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan hukum. Juga meningkatkan kemajuan nilai hukum dan mampu dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia.

Sekjen Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN Permahi) Fajar Budiman menilai Indonesia akan menjadi negara maju jika sistem hukum sudah terbangun dengan baik dan benar. ”Dikarenakan jika penegakan hukum Indonesia sudah baik, setengah permasalahan yang di alami oleh bangsa ini akan dapat diselesaikan,” kata Fajar dalam siaran pers, Rabu (18/10/2023). Baca juga: Breaking News! Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Fajar berpendapat jika penegakan hukum berjalan baik maka segala aspek kehidupan masyarakat akan dapat berjalan dengan baik juga. Baik itu sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonomi.

Prioritas pemberantasan korupsi , kepastian hukum, dan konsistensi dalam penegakan memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi, serta memberi perlindungan kepada masyarakat. ”Dalam pembangunan politik, negara kita menganut demokrasi, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat,” jelasnya.

Indonesia saat ini masih banyak beberapa permasalahan hukum. Mulai permasalahan hukum agraria, hukum adat, dan berbagai macam lainnya. Permasalahan tersebut menimbulkan berbagai kerugian yang terjadi dan secara langsung dirasakan masyarakat maupun bangsa Indonesia.

Oleh karenanya sudah sepatutnya dan selayaknya negara Indonesia memiliki sosok pemimpin yang punya background hukum yang kredibel dan mumpuni. ”Sehingga mampu menahkodai bangsa Indonesia dengan mewujudkan negara maju menjadi Indonesia Emas 2045,” ujarnya. Baca juga: Survei Polling Institute: Kondisi Penegakan Hukum Perlu Perbaikan

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 perlu memenuhi sejumlah syarat. Mulai dari ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royongnya hidup, serta mengedepankan persaudaraan.
(poe)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sahroni: Dengan UU Polri...
Sahroni: Dengan UU Polri Baru, Transparansi Penegakan Hukum Akan Lebih Meningkat
Komdigi Siapkan Roadmap...
Komdigi Siapkan Roadmap AI, Pesantren Didorong Jadi Jangkar Moral Sosial
Polri Tetapkan 13 Tersangka...
Polri Tetapkan 13 Tersangka Sepanjang 2026 Terkait Haji Ilegal
ICW Pertanyakan Komitmen...
ICW Pertanyakan Komitmen Pemerintah Tegakkan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal
Wamen PU Apresiasi Upaya...
Wamen PU Apresiasi Upaya Astra Ciptakan Lingkungan Kerja Inklusif
Pelantikan Pengurus...
Pelantikan Pengurus Peradi Profesional Trending di Medsos, Publik Bicara Reformasi Advokat
Polda Metro Jaya Tak...
Polda Metro Jaya Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum
Doktor Hukum Trisakti...
Doktor Hukum Trisakti Soroti Minimnya Kepastian Hukum dalam Kepailitan BUMN
Komdigi Dorong Sinkronisasi...
Komdigi Dorong Sinkronisasi Penegakan Hukum Ruang Digital
Rekomendasi
Menhub Dipanggil Menghadap...
Menhub Dipanggil Menghadap Prabowo di Istana, Ada Apa?
Jadwal Puasa Muharam...
Jadwal Puasa Muharam 1448 H Tahun 2026, Kapan Puasa Tasu'a dan Asyura Dilaksanakan?
Tata Diam-diam Gunakan...
Tata Diam-diam Gunakan Platform Freelander dan Teknologi Chery untuk Mobil Premium
Berita Terkini
Perkuat Gerak Pelayanan,...
Perkuat Gerak Pelayanan, PKB Jabar Gelar PKBFest
KPK Tetapkan 4 Tersangka...
KPK Tetapkan 4 Tersangka terkait OTT BPK, Salah Satunya Bupati Muara Enim Edison
Mendagri Minta Tambahan,...
Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
Imigrasi Tangkap WNA...
Imigrasi Tangkap WNA Australia Buronan Interpol Kasus Penyelundupan Narkoba
Anggota DPD RI Filep...
Anggota DPD RI Filep Desak Pembentukan Satgas Pencegahan Pungli di Kantor Imigrasi
ASN BPK Ditahan KPK...
ASN BPK Ditahan KPK setelah Terjaring OTT: Saya Enggak Terima Uang, Ini Enggak Adil
Infografis
Kaleidoskop 2025: 7...
Kaleidoskop 2025: 7 Peristiwa Hukum yang Menyita Perhatian Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved