Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas Masalah Serius yang Harus Segera Diatasi

JAKARTA - Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah masalah serius yang masih menghantui masyarakat Indonesia. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan inklusi dan hak asasi manusia bagi mereka yang memiliki berbagai tingkat disabilitas, masih banyak tantangan yang perlu diatasi.

Artikel ini akan membahas bentuk diskriminasi yang sering dialami individu dengan empat tingkatan disabilitas di Indonesia dan upaya-upaya yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini.

Diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas bisa terjadi dalam beragam bentuk dan pada berbagai tingkat, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, perusahaan, hingga negara berdasarkan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) dalam buku “Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas”:

1. Tingkat Keluarga

Diskriminasi bisa muncul dari berbagai anggota keluarga, seperti pasangan, orang tua, anak, saudara, dan kerabat. Diskriminasi ini terjadi ketika anggota keluarga merasa malu memiliki anak atau keluarga yang lahir dengan kondisi yang berbeda dari anak-anak pada umumnya.

Banyak keluarga yang kesulitan menerima anggota keluarganya yang memiliki disabilitas. Sikap ini tentu saja dapat mengurangi semangat dan rasa percaya diri individu dengan disabilitas dalam mencari pekerjaan.

Keluarga mungkin merasa bahwa individu dengan disabilitas tidak mampu melakukan apa-apa dan hanya bisa bergantung pada orang lain. Padahal, mereka adalah manusia yang memiliki bakat dan potensi unik. Keluarga seharusnya memberikan dukungan yang kuat agar individu dengan disabilitas dapat hidup dengan semangat dan keyakinan dalam menghadapi kehidupan.

2. Tingkat perusahaan

Diskriminasi muncul ketika perusahaan tidak menyediakan lapangan kerja atau kesempatan kerja bagi individu dengan disabilitas. Perusahaan sering kali enggan menerima karyawan yang memiliki keterbatasan fisik.

Individu dengan disabilitas mungkin menghadapi kesulitan untuk naik pangkat atau mendapatkan promosi dalam perusahaan. Ini bisa disebabkan oleh prasangka atau kurangnya dukungan untuk pengembangan keterampilan dan karier mereka.

Kurangnya pelatihan dan kesadaran yang cukup kepada karyawan dan manajemen tentang cara berinteraksi dengan individu dengan disabilitas dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.

Perusahaan mungkin gagal menyediakan akomodasi yang diperlukan bagi individu dengan disabilitas untuk melakukan pekerjaan dengan efektif. Ini bisa termasuk fasilitas fisik yang tidak ramah disabilitas, teknologi yang tidak diakses dengan mudah, atau tidak adanya dukungan untuk transportasi

3. Tingkat Masyarakat

Diskriminasi dapat berasal dari berbagai lingkungan, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), tempat kerja, kelurahan, desa, atau wilayah yang lebih luas.

Diskriminasi bisa berupa stigmatisasi terhadap individu dengan disabilitas. Ini mencakup pandangan negatif bahwa memiliki disabilitas dianggap sebagai sesuatu yang salah, dosa, atau aib.

Disabilitas sering kali dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau kutukan, sehingga masyarakat cenderung menjauhi individu dengan disabilitas dan memperlakukan mereka dengan tidak benar.

4. Tingkat Pemerintahan

Diskriminasi sering kali berasal dari kebijakan dan peraturan pemerintah yang tidak mendukung individu dengan disabilitas. Peraturan ini dapat menciptakan hambatan bagi mereka dalam berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Fasilitas publik, transportasi, dan infrastruktur mungkin tidak dirancang atau diatur agar dapat diakses dengan baik oleh individu dengan disabilitas. Hal ini dapat menciptakan hambatan fisik yang mencegah partisipasi mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, penting untuk mengatasi diskriminasi pada semua tingkatan ini dan memastikan bahwa hak asasi individu dengan disabilitas dihormati dan dilindungi.

Hal ini memerlukan kerja sama antara keluarga, perusahaan, masyarakat, dan pemerintah untuk mengubah sikap dan praktik yang merugikan individu dengan disabilitas.

Ganjar Menekankan Pentingnya Komunitas dan Organisasi Masyarakat dalam Membantu Difabel

Saat masih menjabat jadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya keterlibatan komunitas atau organisasi kemasyarakatan yang memperhatikan penyandang disabilitas, seperti Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia (Petki). Dengan dukungan dari komunitas ini, program pemberian akses dan kemandirian yang digulirkan oleh pemerintah dapat dipercepat. Ganjar berbicara tentang hal ini saat membuka acara Rakernas DPP Petki di Kota Semarang pada tanggal 14 Januari 2023.



Ganjar menyoroti fakta bahwa pemerintah telah mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) dan Pergub (Peraturan Gubernur) yang mendukung penyandang disabilitas. Namun, ia mendorong Petki, terutama yang berbasis di Jawa Tengah, untuk memanfaatkan peraturan tersebut. Dia menawarkan bantuan dan mendengarkan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, serta mencari cara agar mereka dapat dilatih dan diberikan akses yang lebih luas sehingga bisa hidup mandiri.

Ganjar meyakini bahwa keberadaan Petki bisa menjadi wadah penting bagi penyandang tunanetra untuk mendapatkan berbagai aktivitas fisik dan keterampilan. Ia mencatat bahwa meskipun Petki berasal dari latar belakang agama, kegiatannya tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan. Aktivitas-aktivitas lain, seperti pengembangan keterampilan (life skill), juga ditekankan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas.

Ganjar juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dengan kegiatan yang dilakukan oleh Petki. Hal ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi difabel dalam hal pelatihan keterampilan dan dorongan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian. Dalam rangka ini, Ganjar juga meminta Petki untuk membantu dalam pendataan penyandang disabilitas, sehingga pemerintah dapat memberikan pelatihan yang terprogram untuk mereka.

Ganjar meyakini bahwa data yang akurat tentang penyandang disabilitas menjadi landasan penting untuk memberikan dukungan dan pelatihan yang sesuai hingga mereka dapat meraih kemandirian. Keseluruhan, Ganjar berkomitmen untuk memastikan penyandang disabilitas di wilayahnya dapat hidup mandiri dan produktif dengan dukungan penuh dari pemerintah serta komunitas seperti Petki.