Perkumpulan IKA Magister Ilmu Hukum UKI Gelar Webinar
Rabu, 05 Agustus 2020 - 07:41 WIB
loading...
A
A
A
“Musisi harus menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif atau disingkat LMK untuk mendapat hak royalti atas lagu yang digunakan secara komersial. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan MK merupakan lembaga penghimpun dan pendistribusian royalti lagu dan musik, “ tutur Wakil Ketua LMK PAPP RI ini.
HKI dalam Perspektif Dunia Usaha. KetuaUmum KADIN DKI Jakarta, Hj. Diana Dewi, .E.,berpandangan perlu adanya sosialisasi dan pendampingan khususnya untuk produk asli Indonesia dan produk UMKM.
“Perlu adanya fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif, “ ujar Diana Dewi.
Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan terhadap HKI sangat dibutuhkan akibat perdagangan bebas. Perlindungan tersebut menjadi urusan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)mengatur dan mewajibkan negara anggotanya untuk memberikan perlindungan ketat terhadap HKI. Perlindungan HKI sangat krusial untuk mendorong inovasi suatu negara.
“Maka dibutuhkan strategi Hak Kekayaan Intelektual yang sejalan dengan strategi bisnis global. PerguruanTinggi memiliki potensi besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual dan HKI yang berkualitastinggi, “ pungkas Ketua Umum Kadin Prov DKI Jakarta ini.
HKI dalam Perspektif Dunia Usaha. KetuaUmum KADIN DKI Jakarta, Hj. Diana Dewi, .E.,berpandangan perlu adanya sosialisasi dan pendampingan khususnya untuk produk asli Indonesia dan produk UMKM.
“Perlu adanya fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar memberikan pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif, “ ujar Diana Dewi.
Dari sudut pandang ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan terhadap HKI sangat dibutuhkan akibat perdagangan bebas. Perlindungan tersebut menjadi urusan internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)mengatur dan mewajibkan negara anggotanya untuk memberikan perlindungan ketat terhadap HKI. Perlindungan HKI sangat krusial untuk mendorong inovasi suatu negara.
“Maka dibutuhkan strategi Hak Kekayaan Intelektual yang sejalan dengan strategi bisnis global. PerguruanTinggi memiliki potensi besar untuk menghasilkan kekayaan intelektual dan HKI yang berkualitastinggi, “ pungkas Ketua Umum Kadin Prov DKI Jakarta ini.
(srf)
Lihat Juga :
