Episentrum Krisis Ekonomi
Kamis, 30 April 2020 - 06:41 WIB
loading...
A
A
A
Solusi moneter ini akan mendorong perbankan untuk mengalokasikan IDR 100 triliun untuk menyerap penerbitan obligasi pemerintah di pasar primer. Akibatnya, kebutuhan penerbitan kotor (gross insurance) obligasi pemerintah sebesar lebih kurang Rp. 900 triliun diharapkan mampu dijembatani lewat operasi perbankan. Dengan pertimbangan realisasi defisit APBN berada di kisaran 4,5% dari PDB alias lebih rendah 0,57% dibanding target.
Indonesia setidaknya pernah mengalami krisis ekonomi dunia tahun 1998, 2008 dan tahun 2020. Namun krisis tahun 1998 dan 2008 tidak bisa dibandingkan dengan krisis tahun 2020. Krisis tahun 1998 dipicu krisis coorporasi namun tidak semua negara terdampak. Krisis tahun 2008 dipicu oleh krisis keuangan global, tapi transaksi antar negara masih berjalan. Krisis tahun 2020 berdampak multi dimensi. Seluruh negara terkena, seluruh negara terhenti kegiatan businessnya. Semua negara menutup diri. Seluruh negara mengalami pengangguran dan defisit anggaran. Hanya prosentasi dan daya tahan masing masing negara yang berbeda.
Dengan kondisi mikro maupun makro bisa dikatakan kita memasuki resesi ekonomi tahun 2020. Tingginya ketidakpastian akan lintasan data serta perubahan fundamental dalam hubungan antar variable akibat perubahan perilaku membuat gambaran ekonomi jadi berbeda. Fakta menunjukan pertumbuhan ekonomi di kwartal 1 tahun 2020 akan lebih rendah dari kwartal keempat tahun 2019, bahkan bila memperhitungkan faktor musiman.
Pertumbuhan PDB juga akan negatif di kwartal kedua tahun 2020. Untuk keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan PDB hanya mencapai 1,8% year to year dengan rata rata inflasi di angka 2,7%. Tingkat pengangguran cukup konsisten dengan definisi pengangguran terbuka yang dianut Indonesia adalah 8%. Yang akan naik tajam adalah jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur. Dengan demikian, krisis 2020 akan mengubah komposisi angkatan kerja Indonesia.
Langkah pemerintah meredam laju krisis ekonomi diharapkan efektif yakni dukungan terhadap industri berupa: PPh21 dan PPN, pajak impor dan penangguhan pembayaran pokok diharapkan mampu menggerakan stimulus ekonomi. Disisi lain terdapat pendanaan program penyehatan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun bisa digunakan sektor sektor untuk mengurangi produk impor Indonesia, yakni sektor pangan, energy dan industri farmasi.
Akankah stimulus dan kebijakan pemerintah ini cukup “nendang” untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia saat ini, dengan sisa waktu yang ada untuk tahun 2020 ini? Jawabannya akan terjawab jika pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyatakat Indonesia memiliki kesatuan hati dalam menghadapi krisis 2020 dengan tekad bangkit kembali.
Indonesia setidaknya pernah mengalami krisis ekonomi dunia tahun 1998, 2008 dan tahun 2020. Namun krisis tahun 1998 dan 2008 tidak bisa dibandingkan dengan krisis tahun 2020. Krisis tahun 1998 dipicu krisis coorporasi namun tidak semua negara terdampak. Krisis tahun 2008 dipicu oleh krisis keuangan global, tapi transaksi antar negara masih berjalan. Krisis tahun 2020 berdampak multi dimensi. Seluruh negara terkena, seluruh negara terhenti kegiatan businessnya. Semua negara menutup diri. Seluruh negara mengalami pengangguran dan defisit anggaran. Hanya prosentasi dan daya tahan masing masing negara yang berbeda.
Dengan kondisi mikro maupun makro bisa dikatakan kita memasuki resesi ekonomi tahun 2020. Tingginya ketidakpastian akan lintasan data serta perubahan fundamental dalam hubungan antar variable akibat perubahan perilaku membuat gambaran ekonomi jadi berbeda. Fakta menunjukan pertumbuhan ekonomi di kwartal 1 tahun 2020 akan lebih rendah dari kwartal keempat tahun 2019, bahkan bila memperhitungkan faktor musiman.
Pertumbuhan PDB juga akan negatif di kwartal kedua tahun 2020. Untuk keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan PDB hanya mencapai 1,8% year to year dengan rata rata inflasi di angka 2,7%. Tingkat pengangguran cukup konsisten dengan definisi pengangguran terbuka yang dianut Indonesia adalah 8%. Yang akan naik tajam adalah jumlah pekerja paruh waktu dan setengah menganggur. Dengan demikian, krisis 2020 akan mengubah komposisi angkatan kerja Indonesia.
Langkah pemerintah meredam laju krisis ekonomi diharapkan efektif yakni dukungan terhadap industri berupa: PPh21 dan PPN, pajak impor dan penangguhan pembayaran pokok diharapkan mampu menggerakan stimulus ekonomi. Disisi lain terdapat pendanaan program penyehatan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun bisa digunakan sektor sektor untuk mengurangi produk impor Indonesia, yakni sektor pangan, energy dan industri farmasi.
Akankah stimulus dan kebijakan pemerintah ini cukup “nendang” untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia saat ini, dengan sisa waktu yang ada untuk tahun 2020 ini? Jawabannya akan terjawab jika pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyatakat Indonesia memiliki kesatuan hati dalam menghadapi krisis 2020 dengan tekad bangkit kembali.
(ysw)
Lihat Juga :
