Alasan Jaksa KPK Tolak Wahyu Setiawan Jadi Justice Collaborator
Senin, 03 Agustus 2020 - 18:01 WIB
loading...
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menolak JC (Justice Collaborator) yang diajukan terdakwa mantan Komisioner Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak JC (Justice Collaborator) yang diajukan terdakwa mantan Komisioner Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.
(Baca juga: Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara)
"Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa, Terdakwa I tidak layak untuk dapat ditetapkan sebagai JC (Justice Collaborator) karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 tahun 2011," ujar Jaksa Sigit Waseso dalam persidangan, Senin (3/8/2020).
(Baca juga: Satgas Corona Sebut Persentase Kematian Turun Jadi 4,7%)
Jaksa KPK memberikan pendapat dengan berpedoman pada ketentuan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 yang mengatur tata cara penetapan terhadap 'saksi pelaku yang bekerja sama' (Justice Collaborator), yaitu harus memenuhi syarat-syarat.
Syarat itu antara lain, yang bersangkutan bukanlah pelaku utama (perannya sangat kecil), bersikap kooperatif dalam membuka tindak pidana yang melibatkan dirinya maupun pihak-pihak lain yang mempunyai peranannya lebih besar.
"Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana uraian pembahasan sebelumnya, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa (Wahyu) merupakan 'pelaku utama' dalam penerimaan uang (suap) dari Saiful Bahri terkait permohonan penggantian Caleg DPR RI dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku di KPU RI," jelasnya.
(Baca juga: Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara)
"Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa, Terdakwa I tidak layak untuk dapat ditetapkan sebagai JC (Justice Collaborator) karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 tahun 2011," ujar Jaksa Sigit Waseso dalam persidangan, Senin (3/8/2020).
(Baca juga: Satgas Corona Sebut Persentase Kematian Turun Jadi 4,7%)
Jaksa KPK memberikan pendapat dengan berpedoman pada ketentuan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 yang mengatur tata cara penetapan terhadap 'saksi pelaku yang bekerja sama' (Justice Collaborator), yaitu harus memenuhi syarat-syarat.
Syarat itu antara lain, yang bersangkutan bukanlah pelaku utama (perannya sangat kecil), bersikap kooperatif dalam membuka tindak pidana yang melibatkan dirinya maupun pihak-pihak lain yang mempunyai peranannya lebih besar.
"Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana uraian pembahasan sebelumnya, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa (Wahyu) merupakan 'pelaku utama' dalam penerimaan uang (suap) dari Saiful Bahri terkait permohonan penggantian Caleg DPR RI dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku di KPU RI," jelasnya.
Lihat Juga :
