Pulihkan Kondisi, Pemerintah Diminta Tak Diskriminasi Perempuan

Terlebih lagi, pemerintah juga baru membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Ia berharap agar perempuan juga dapat berpartisipasi dari organ yang dibuat pemerintah untuk menangani masalah kesehatan dan ekonomi.

"Kalau tidak ada partisipasi dalam hal decision making atau pengambilan keputusan, termasuk juga penyusunan rencana, (maka) masalah akan terus berlanjut dan menimbulkan kefatalan," imbuhnya.

Ketiga lanjut Valen, yaitu kepastian adanya pemanfaatan yang sama (equal benefit) antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut berkaitan juga dalam kebijakan paket stimulus, realokasi APBN/APBD yang dibenarkan melalui Perppu 1/2020 dan telah sah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 mencakup kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Corona.

Menurutnya, semua kebijakan itu penting untuk dipertanyakan agar negara betul-betul memastikan adanya pemanfaatan yang sama, terutama pada kelompok-kelompok perempuan marjinal. Tak terkecuali juga, pemerintah harus memperhatikan persoalan perempuan menyangkut kesehatan seksual dan reproduksi.

"Tanpa ini semua, respons penanganan Covid-19 tidak akan menghadirkan negara untuk melindungi perempuan," tukasnya.