Kunjungi KDEI di Taiwan, Kepala BP2MI Ajak Pekerja Migran Indonesia Jaga Persatuan
loading...
Kepala BP2MI Benny Rhamdani melakukan kunjungan ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melakukan kunjungan ke Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan di Ruiguang Road, Neihu District, Taipei. Dalam kunjungannya, Benny Rhamdani meminta Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjaga persatuan.
Kedatangan Benny Rhamdani berserta rombongan disambut langsung Wakil Kepala KDEI beserta seluruh jajarannya. Mereka kemudian berdiskusi mengenai permasalah masalah pekerja migran.
“Berdasarkan data World Bank 2017, terdapat sembilan juta Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri, tapi hanya 3,7 juta yang tercatat prosedural. Berarti sisanya ilegal dan mungkin mereka adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena itu, pemberantasan sindikat saya jadikan prioritas," ungkap Benny di ruang rapat KDEI, Senin (25/9/2023).
Benny mengaku, telah berkali-kali memimpin langsung penggerebekan yang dilakukan oleh BP2MI bekerja sama dengan Polri. “Ini kejahatan besar dan akar dari masalah yang menimpa pekerja migran kita," jelasnya.
Menurut Benny, fokus Taiwan yaitu banyaknya kasus overcharging. Setiap pekerja migran harus mengeluarkan biaya sekitar Rp70-80 juta. Padahal negara sudah menetapkan struktur biaya (cost structure). Misalnya, untuk pekerja rumah tangga biayanya sebesar Rp24 juta. Karenanya, Benny menganggap masalah ini merupakan kejahatan yang harus dihadapi bersama. Termasuk kepada KDEI agar permasalahan ini agar segera diatasi.
Pada kesempatan yang sama, Benny bertemu dengan para pimpinan perguruan silat yang ada di Taiwan untuk berdialog dan memperkenalkan organisasi atau perguruannya.
“Saya hanya ingin bersilaturahmi untuk lebih mengenal para pekerja migran dan masalah-masalahnya. Apa, sih, yang dibutuhkan. Kami, butuh organisasi-organisasi seperti ini di luar negeri untuk menyosialisasikan secara terus menerus langkah-langkah perbaikan untuk pekerja migran Indonesia.
Terkait pertikaian yang terjadi sebelumnya, Benny meminta agar perguruan dapat ambil hikmah dan belajar dari kejadian yang sudah terjadi.
Kedatangan Benny Rhamdani berserta rombongan disambut langsung Wakil Kepala KDEI beserta seluruh jajarannya. Mereka kemudian berdiskusi mengenai permasalah masalah pekerja migran.
“Berdasarkan data World Bank 2017, terdapat sembilan juta Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri, tapi hanya 3,7 juta yang tercatat prosedural. Berarti sisanya ilegal dan mungkin mereka adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena itu, pemberantasan sindikat saya jadikan prioritas," ungkap Benny di ruang rapat KDEI, Senin (25/9/2023).
Benny mengaku, telah berkali-kali memimpin langsung penggerebekan yang dilakukan oleh BP2MI bekerja sama dengan Polri. “Ini kejahatan besar dan akar dari masalah yang menimpa pekerja migran kita," jelasnya.
Menurut Benny, fokus Taiwan yaitu banyaknya kasus overcharging. Setiap pekerja migran harus mengeluarkan biaya sekitar Rp70-80 juta. Padahal negara sudah menetapkan struktur biaya (cost structure). Misalnya, untuk pekerja rumah tangga biayanya sebesar Rp24 juta. Karenanya, Benny menganggap masalah ini merupakan kejahatan yang harus dihadapi bersama. Termasuk kepada KDEI agar permasalahan ini agar segera diatasi.
Pada kesempatan yang sama, Benny bertemu dengan para pimpinan perguruan silat yang ada di Taiwan untuk berdialog dan memperkenalkan organisasi atau perguruannya.
“Saya hanya ingin bersilaturahmi untuk lebih mengenal para pekerja migran dan masalah-masalahnya. Apa, sih, yang dibutuhkan. Kami, butuh organisasi-organisasi seperti ini di luar negeri untuk menyosialisasikan secara terus menerus langkah-langkah perbaikan untuk pekerja migran Indonesia.
Terkait pertikaian yang terjadi sebelumnya, Benny meminta agar perguruan dapat ambil hikmah dan belajar dari kejadian yang sudah terjadi.
Lihat Juga :
