Capres Didorong Usung Program Tata Kelola Teknologi untuk Perlindungan Masyarakat

Sebagai perbandingan, Faizun membeberkan Australia telah menyediakan platform eCitizen untuk melayani warganya. Sistem online tunggal itu meliputi layanan kewarganegaraan seperti pajak, alamat, surat domisili, pendidikan, dan lainnya. Sistem online ini tidak hanya menyediakan layanan PNS secara online, tetapi juga mengintegrasikan semua layanan pemerintah dan kementerian pulau ke dalam satu platform tunggal.

"Dengan demikian memungkinkan integrasi pajak, pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan badan, subsidi atau program pemerintah lainnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan individu," katanya.

Terhitung mulai 13 Juni 2023, kata Faizun, Presiden Jokowi melarang pembangunan perangkat lunak baru yang menggunakan anggaran pemerintah (APBN). Alasan utama pernyataan ini adalah Indonesia memiliki 27.000 aplikasi untuk seluruh pemerintah Indonesia, tersebar di banyak kementerian, entitas, berbagai level tingkat pemerintahan dari tingkat desa, hingga pemerintah provinsi pemerintah pusat dan lainnya.

"Apa yang kami harapkan dari presiden masa depan adalah kami membutuhkan satu platform untuk menghubungkan semua layanan dan mendapatkan keuntungan dari itu. Meskipun tujuan dari setiap aplikasi akan ditentukan kemudian, dengan kebutuhan akan ID tunggal. Seperti telah didefinisikan dengan baik oleh Dukcapil, yaitu eKTP harus menjadi satu CIF (Customer Information File) atau satu Citizen Information File yang terhubung ke banyak layanan disediakan oleh sektor swasta dan pemerintah," katanya.

CIF tunggal, kata Faizun, juga akan memungkinkan kontrol ketat terhadap program pemerintah yang dicairkan berdasarkan e-KTP. Pengukuran akurat tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat, tidak dapat diganti karena menerapkan prinsip non-repudiasi menggunakan teknologi autentikasi biometrik yang sudah tertanam di eKTP.

"Dengan CIF ini, pinjaman bank palsu, transaksi fiktif, transaksi online palsu akan berkurang ke level yang diinginkan. Bahkan, jika kita mau, kita dapat menerapkan e-Voting online pada tahun 2029. Warga negara yang sah secara online, memiliki eKTP yang sah dapat memilih dari mana saja di seluruh dunia, selama ada koneksi online. Dijamin hasilnya bisa dilihat secara online realtime," kata Faizun.