Capres Didorong Usung Program Tata Kelola Teknologi untuk Perlindungan Masyarakat

JAKARTA - Calon presiden ( capres ) yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 didorong mengedepankan teknologi sebagai bagian dari kampanye maupun program yang diusung. Salah satunya menyangkut tata kelola dan perlindungan data pribadi .

Pakar keamanan siber, Ahmad Faizun menekankan, meski sebagian ahli memprediksi teknologi akan membawa degradasi kualitas moral dan budaya, tapi bhal sebaliknya dapat terjadi bila digunakan dengan tata kelola cermat yang baik. Teknologi produktif dan kondusif akan memberi efek luar biasa bagi pembangunan budaya serta ekonomi Indonesia.

Teknologi juga menciptakan peluang bisnis, seperti menganalisis rekam medis untuk pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat di masa depan, menganalisis kesehatan hewan dan iklim untuk mencegah penyakit menular yang membahayakan seluruh populasi di wilayah tertentu.

Faizun mengingatkan, masyarakat saat ini tak lepas dari penggunaan gadget. Karena itu, presiden di masa depan harus memastikan pengumpulan data dari media sosial tidak akan menyalahgunakan privasi individu dan mencegah perundungan online terjadi di Indonesia.

"Perlindungan dan pembatasan yang tepat untuk mengakses privasi harus ditentukan dan dipantau. Aturan apa pun yang kita tetapkan, kita harus memberikan tindakan dan sanksi. Model hadiah dan hukuman langsung dan efektif sekarang tersedia di banyak negara. Kita harus mulai mengadopsi teknologi seperti ini dan membawa budaya baik dari barat ke dalam budaya Indonesia kita," kata Faizun dalam keterangan tertulis, Jumat (15/9/2023).

Menurunya, generasi penerus sangat bergantung pada tersedianya gelombang digitalisasi untuk menyediakan lingkungan hidup terbaik. Tidak hanya mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam kita, tetapi memungkinkan anak muda merangkul teknologi sejak mereka lahir.

"Pak Capres tolong tentukan peta jalan teknologi Anda dengan bijak dan hati-hati. Lima tahun adalah waktu yang cukup lama jika kita tidak tahu harus berbuat apa, tetapi terlalu singkat jika kita terlalu sibuk bekerja tanpa peta. Jika kita gagal untuk menjelaskan peta jalan teknologi kita sekarang, maka seolah-olah kita berencana untuk gagal dalam 5 tahun ke depan," ujarnya.

Lebih jauh Faizun mencontohkan bagaimana teknologi menjadi salah satu kampanye di Pilpres Amerika Serikat. Ketika itu Joe Biden sebagai calon presiden memiliki beberapa program yang mengatur dan mempromosikan teknologi seperti koneksi internet murah dengan jangkauan lebih luas ke semua warga negara.

Tak hanya itu, Joe Biden juga menyuarakan perlindungan bagi anak-anak dan warga negara dari pengumpulan data media sosial yang mengancam kebebasan individu dan penyalahgunaan perlindungan data.

Menyangkut teknologi, Indonesia diketahui memiliki fintech dan sistem pembayaran paling maju di Asia. Satu-satunya KTP yang memiliki data biometrik yang sudah terhubung dengan nomor jaminan sosial. Namun pelayanan berlandaskan teknologi itu akan terkendala jika kebijakan sektoral antara kementerian dan pemerintah daerah tidak menerapkan dan mengadopsi inovasi KTP tunggal tersebut.

Sebagai perbandingan, Faizun membeberkan Australia telah menyediakan platform eCitizen untuk melayani warganya. Sistem online tunggal itu meliputi layanan kewarganegaraan seperti pajak, alamat, surat domisili, pendidikan, dan lainnya. Sistem online ini tidak hanya menyediakan layanan PNS secara online, tetapi juga mengintegrasikan semua layanan pemerintah dan kementerian pulau ke dalam satu platform tunggal.

"Dengan demikian memungkinkan integrasi pajak, pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan badan, subsidi atau program pemerintah lainnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan individu," katanya.

Terhitung mulai 13 Juni 2023, kata Faizun, Presiden Jokowi melarang pembangunan perangkat lunak baru yang menggunakan anggaran pemerintah (APBN). Alasan utama pernyataan ini adalah Indonesia memiliki 27.000 aplikasi untuk seluruh pemerintah Indonesia, tersebar di banyak kementerian, entitas, berbagai level tingkat pemerintahan dari tingkat desa, hingga pemerintah provinsi pemerintah pusat dan lainnya.

"Apa yang kami harapkan dari presiden masa depan adalah kami membutuhkan satu platform untuk menghubungkan semua layanan dan mendapatkan keuntungan dari itu. Meskipun tujuan dari setiap aplikasi akan ditentukan kemudian, dengan kebutuhan akan ID tunggal. Seperti telah didefinisikan dengan baik oleh Dukcapil, yaitu eKTP harus menjadi satu CIF (Customer Information File) atau satu Citizen Information File yang terhubung ke banyak layanan disediakan oleh sektor swasta dan pemerintah," katanya.

CIF tunggal, kata Faizun, juga akan memungkinkan kontrol ketat terhadap program pemerintah yang dicairkan berdasarkan e-KTP. Pengukuran akurat tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat, tidak dapat diganti karena menerapkan prinsip non-repudiasi menggunakan teknologi autentikasi biometrik yang sudah tertanam di eKTP.

"Dengan CIF ini, pinjaman bank palsu, transaksi fiktif, transaksi online palsu akan berkurang ke level yang diinginkan. Bahkan, jika kita mau, kita dapat menerapkan e-Voting online pada tahun 2029. Warga negara yang sah secara online, memiliki eKTP yang sah dapat memilih dari mana saja di seluruh dunia, selama ada koneksi online. Dijamin hasilnya bisa dilihat secara online realtime," kata Faizun.