Taiwan Bagian Integral dari Perdamaian dan Keamanan Global
Jum'at, 15 September 2023 - 18:17 WIB
loading...
A
A
A
Terlebih lagi upaya ekspansi China tidak hanya terbatas pada Taiwan. China mengirimkan milisi maritim dan kapal penangkap ikan bersenjata ke Laut China Timur dan Laut China Selatan, dan menggunakan aktivitas operasi zona abu-abu untuk melakukan ekspansi.
China baru-baru ini merilis Peta Standar China Edisi 2023. Peta tersebut mencakup wilayah yang masih menjadi sengketa dengan negara tetangga dan dengan keras menegaskan klaim wilayahnya.
China juga telah menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon di Samudera Pasifik Selatan dan mengambil pelabuhan di teluk Benggala dan tempat lain di Samudera Hindia untuk penggunaan militer di masa depan. Tindakan-tindakan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa perdamaian akan menjadi semakin sulit dipertahankan.
Bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas selat Taiwan adalah demi kepentingan terbaik semua pihak. Sekitar separuh dari lalu lintas kapal kontainer di seluruh dunia melintasi selat Taiwan setiap hari.
Taiwan memproduksi sebagian besar semikonduktor yang dibutuhkan dunia dan memainkan peran penting dalam rantai pasokan global. Setiap konflik yang terjadi di selat Taiwan akan menimbulkan dampak bagi perekonomian global.
Pemimpin internasional menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan bagi keamanan global, dan untuk menghindari konflik diperlukan partisipasi dan dialog serta yang terpenting adalah persatuan. PBB adalah platform terbaik untuk dialog global, namun karena kesalahan penafsiran China terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 2758, menyebabkan Taiwan masih dikecualikan dari PBB.
Resolusi tersebut tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat China (PRC), atau memberikan hak kepada PRC untuk mewakili rakyat Taiwan di PBB dan badan khusus lain. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan undang-undang solidaritas internasional Taiwan (Taiwan International Solidarity Act) pada Juli 2023.
Di situ disebutkan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 hanya membahas masalah keterwakilan China dan tidak melibatkan Taiwan. China menyamakan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dengan apa yang disebut “prinsip satu China”, secara sewenang-wenang memaksakan posisi politik China di PBB untuk menghalangi partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional.
China baru-baru ini merilis Peta Standar China Edisi 2023. Peta tersebut mencakup wilayah yang masih menjadi sengketa dengan negara tetangga dan dengan keras menegaskan klaim wilayahnya.
China juga telah menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon di Samudera Pasifik Selatan dan mengambil pelabuhan di teluk Benggala dan tempat lain di Samudera Hindia untuk penggunaan militer di masa depan. Tindakan-tindakan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa perdamaian akan menjadi semakin sulit dipertahankan.
Bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas selat Taiwan adalah demi kepentingan terbaik semua pihak. Sekitar separuh dari lalu lintas kapal kontainer di seluruh dunia melintasi selat Taiwan setiap hari.
Taiwan memproduksi sebagian besar semikonduktor yang dibutuhkan dunia dan memainkan peran penting dalam rantai pasokan global. Setiap konflik yang terjadi di selat Taiwan akan menimbulkan dampak bagi perekonomian global.
Pemimpin internasional menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan bagi keamanan global, dan untuk menghindari konflik diperlukan partisipasi dan dialog serta yang terpenting adalah persatuan. PBB adalah platform terbaik untuk dialog global, namun karena kesalahan penafsiran China terhadap Resolusi Majelis Umum PBB 2758, menyebabkan Taiwan masih dikecualikan dari PBB.
Resolusi tersebut tidak menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat China (PRC), atau memberikan hak kepada PRC untuk mewakili rakyat Taiwan di PBB dan badan khusus lain. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan undang-undang solidaritas internasional Taiwan (Taiwan International Solidarity Act) pada Juli 2023.
Di situ disebutkan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 hanya membahas masalah keterwakilan China dan tidak melibatkan Taiwan. China menyamakan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dengan apa yang disebut “prinsip satu China”, secara sewenang-wenang memaksakan posisi politik China di PBB untuk menghalangi partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional.
