Akuisisi F-15EX, Jalan Terang Menuju Supremasi-Superioritas Udara
Senin, 28 Agustus 2023 - 05:17 WIB
loading...
A
A
A
Rencana mendatangkan Sukhoi Su-35 melalui skema barter untuk menggantikan F-5 Tiger yang harus pensiun harus terhenti, karena sanksi CAATSA AS yang menghalangi setiap negara membeli alutsista dari Rusia. Baru pada era Prabowo, belanja pesawat tempur menunjukkan progresivitas, dengan memborong Rafale, Mirage, dan F-15EX. Hanya, pesawat tempur yang dibeli tidak bisa datang seketika. Rafale misalnya baru bisa memperkuat TNI AU pada 2026 nanti.
Berdasar data World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) 2023, TNI AU saat ini memiliki 280 unit pesawat aktif. Dengan perincian 120 pesawat latih dasar, 65 pesawat tempur, 28 helikopter latih (helo training), 46 unit pengangkut khusus, 5 unit misi khusus, 1 pesawat pengisi bahan bakar (aerial refueler), serta 35 unit multiperan.Total kekuatan tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 29 dari 128 layanan udara di 101 negara.
Adapun data kekuatan udara lebih luas disampaikan Global Firepower 2023. Lembaga tersebut mencatat operasi militer udara Indonesia didukung 466 unit armada pesawat. Jumlah itu meliputi 176 unit helikopter, 127 pesawat latih, 67 pesawat angkut bersayap tetap, 41 pesawat jet tempur - dengan 37 unit di antaranya merupakan jet serang khusus, 17 unit pesawat misi khusus, serta satu unit pesawat tanker.
Progresivitas Belanja
Walaupun TNI AU ratusan pesawat seperti diungkapkan WDMMA 2023 dan Global Firepower 2023, harapan Indonesia memiliki supremasi dan superioritas udara masih jauh panggang dari api. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar pesawat tempur yang dimiliki baru pesawat multi-role yang berorientasi ke serangan darat, yakni F-16 dan TA-50. Pesawat fighter yang dimiliki, yakni Su-27 dan Su-30 jumlahnya masih terbatas.
Kekuatan yang dimiliki saat ini belum mampu membuat kekuatan Indonesia disegani seperti pada era Soekarno. Apalagi beberapa negara di kawasan memiliki pesawat tempur termodern dengan jumlah banyak, terutama negara sekutu AS. Seperti Singapura yang memiliki F-15 dan F-35, serta Australia yang melengkapi kekuatan udara dengan F/A-18 Hornet, F-15, dan F-35.
Untuk mewujudkan asa memiliki kekuatan udara yang bisa menghadirkan supremasi dan superioritas udara, TNI AU membutuhkan pesawat tempur fighter seperti F-15, F-22, Su-30MKI, Eurofighter, F-35, dan Rafale yang dibekali kemampuan radar canggih dengan kemampuan beyond visual range (BVR), memiliki kemampuan interoperabilitas, dan rudal jarak jauh seperti AIM-120 AMRAAM yang bisa diandalkan untuk pertarungan udara.
Di awal kepemimpinan Presiden Jokowi atau saat Menhan Ryamizard Ryacudu, tidak ada sinyal Indonesia akan melengkapi kekuatan udaranya dengan pesawat kelas fighter. Malah realitas yang muncul justru stagnasi. Kemacetan transaksi Su-35 tidak juga menemukan solusi. Juga tidak ada terobosan baru yang dilakukan untuk mencari opsi lain.
Perubahan drastis penguatan alutsista terjadi di periode kedua pemerintahan Jokowi, dengan Menhan Prabowo Subianto. Pada momen itu terjadi perubahan orientasi kebijakan belanja pesawat tempur, yakni dengan keluarnya Rencana Strategis Pertahanan 2021-2045, yang mendorong progresivitas pembangunan kekuatan militer Indonesia.
Momentum yang bersamaan dengan fase ketiga MEF ini didukung dengan penambahan anggaran belanja pada 2020 sebesar Rp126 trilun, atau naik 16% dibanding 2019. Anggaran tersebut mengambil porsi 5% dari total APBN. Ditargetkan anggaran ini akan terus bertambah hingga akhir MEF III pada 2024.
Dengan dukungan komitmen kebijakan dan penganggaran, plus kemampuan diplomasi dan lobi kementerian pertahanan, muncullah kabar gembira berupa akuisisi alutsista matra udara seperti Rafale, Mirage, F-15EX. Seperti proyeksi yang tercantum program Perisai Dirga Nusantara, jika rencana berjalan mulus, TNI AU akan dilengkapi pesawat Boromae sebanyak 24 unit, pesawat Rafale (42 unit), pesawat Mirage 2000-5 dan 2000-9 (24 unit), pesawat T50 (19 unit, 6 unit baru), pesawat F-15 (36 unit), pesawat F-16 (33 unit), pesawat Sukhoi 27-30 (16 unit), pesawat Hawk MK 100-MK 200 (31 unit).
Semua pesawat tempur tersebut sudah dilengkapi rudal. Selain itu, masih ada lagi jet Falcon 7x dan 8 x, pesawat boeing 737 (tambah 2 unit, total 10 unit), pesawat Hercules (31 unit, 5 baru Super Hercules), pesawat Airbus A400 (2 unit), pesawat AWACS (25 radar baru, total 35) yang memiliki jangkauan rata-rata hingga 450 Km.
Tentu, gabungan kekuatan matra udara tersebut belum mampu menghadirkan dominasi udara di belahan selatan bumi seperti capaian era Soekarno. Apalagi di kawasan, kapasitas kekuatan udara Indonesia masih kalah dibanding Australia dan Singapura. Kendati demikian, jalan TNI AU mewujudkan supremasi dan superioritas udara sudah kian terang. Selain berharap agar berbagai program pembelian dan pengembangan pesawat tempur dan jenis alutsista matra udara lain berjalan lancar, konsistensi dukungan kebijakan dan anggaran pascakepemimpinan Jokowi sangat dibutuhkan.
Di tengah dinamika konflik dunia yang kian mengeras -termasuk di kawasan Indo-Pasifik, urgensi melindungi kedaulatan negara, serta pertumbuhan ekonomi yang diprediksi akan berlanjut hingga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar ekonomi dunia pada 2045, belanja militer-di antaranya untuk memastikan terwujudnya supremasi dan superioritas udara-merupakan variabel penting untuk meningkatkan kewibawaan, bargaining position, dan mengamankan arah kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga. (*)
Berdasar data World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) 2023, TNI AU saat ini memiliki 280 unit pesawat aktif. Dengan perincian 120 pesawat latih dasar, 65 pesawat tempur, 28 helikopter latih (helo training), 46 unit pengangkut khusus, 5 unit misi khusus, 1 pesawat pengisi bahan bakar (aerial refueler), serta 35 unit multiperan.Total kekuatan tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat 29 dari 128 layanan udara di 101 negara.
Adapun data kekuatan udara lebih luas disampaikan Global Firepower 2023. Lembaga tersebut mencatat operasi militer udara Indonesia didukung 466 unit armada pesawat. Jumlah itu meliputi 176 unit helikopter, 127 pesawat latih, 67 pesawat angkut bersayap tetap, 41 pesawat jet tempur - dengan 37 unit di antaranya merupakan jet serang khusus, 17 unit pesawat misi khusus, serta satu unit pesawat tanker.
Progresivitas Belanja
Walaupun TNI AU ratusan pesawat seperti diungkapkan WDMMA 2023 dan Global Firepower 2023, harapan Indonesia memiliki supremasi dan superioritas udara masih jauh panggang dari api. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar pesawat tempur yang dimiliki baru pesawat multi-role yang berorientasi ke serangan darat, yakni F-16 dan TA-50. Pesawat fighter yang dimiliki, yakni Su-27 dan Su-30 jumlahnya masih terbatas.
Kekuatan yang dimiliki saat ini belum mampu membuat kekuatan Indonesia disegani seperti pada era Soekarno. Apalagi beberapa negara di kawasan memiliki pesawat tempur termodern dengan jumlah banyak, terutama negara sekutu AS. Seperti Singapura yang memiliki F-15 dan F-35, serta Australia yang melengkapi kekuatan udara dengan F/A-18 Hornet, F-15, dan F-35.
Untuk mewujudkan asa memiliki kekuatan udara yang bisa menghadirkan supremasi dan superioritas udara, TNI AU membutuhkan pesawat tempur fighter seperti F-15, F-22, Su-30MKI, Eurofighter, F-35, dan Rafale yang dibekali kemampuan radar canggih dengan kemampuan beyond visual range (BVR), memiliki kemampuan interoperabilitas, dan rudal jarak jauh seperti AIM-120 AMRAAM yang bisa diandalkan untuk pertarungan udara.
Di awal kepemimpinan Presiden Jokowi atau saat Menhan Ryamizard Ryacudu, tidak ada sinyal Indonesia akan melengkapi kekuatan udaranya dengan pesawat kelas fighter. Malah realitas yang muncul justru stagnasi. Kemacetan transaksi Su-35 tidak juga menemukan solusi. Juga tidak ada terobosan baru yang dilakukan untuk mencari opsi lain.
Perubahan drastis penguatan alutsista terjadi di periode kedua pemerintahan Jokowi, dengan Menhan Prabowo Subianto. Pada momen itu terjadi perubahan orientasi kebijakan belanja pesawat tempur, yakni dengan keluarnya Rencana Strategis Pertahanan 2021-2045, yang mendorong progresivitas pembangunan kekuatan militer Indonesia.
Momentum yang bersamaan dengan fase ketiga MEF ini didukung dengan penambahan anggaran belanja pada 2020 sebesar Rp126 trilun, atau naik 16% dibanding 2019. Anggaran tersebut mengambil porsi 5% dari total APBN. Ditargetkan anggaran ini akan terus bertambah hingga akhir MEF III pada 2024.
Dengan dukungan komitmen kebijakan dan penganggaran, plus kemampuan diplomasi dan lobi kementerian pertahanan, muncullah kabar gembira berupa akuisisi alutsista matra udara seperti Rafale, Mirage, F-15EX. Seperti proyeksi yang tercantum program Perisai Dirga Nusantara, jika rencana berjalan mulus, TNI AU akan dilengkapi pesawat Boromae sebanyak 24 unit, pesawat Rafale (42 unit), pesawat Mirage 2000-5 dan 2000-9 (24 unit), pesawat T50 (19 unit, 6 unit baru), pesawat F-15 (36 unit), pesawat F-16 (33 unit), pesawat Sukhoi 27-30 (16 unit), pesawat Hawk MK 100-MK 200 (31 unit).
Semua pesawat tempur tersebut sudah dilengkapi rudal. Selain itu, masih ada lagi jet Falcon 7x dan 8 x, pesawat boeing 737 (tambah 2 unit, total 10 unit), pesawat Hercules (31 unit, 5 baru Super Hercules), pesawat Airbus A400 (2 unit), pesawat AWACS (25 radar baru, total 35) yang memiliki jangkauan rata-rata hingga 450 Km.
Tentu, gabungan kekuatan matra udara tersebut belum mampu menghadirkan dominasi udara di belahan selatan bumi seperti capaian era Soekarno. Apalagi di kawasan, kapasitas kekuatan udara Indonesia masih kalah dibanding Australia dan Singapura. Kendati demikian, jalan TNI AU mewujudkan supremasi dan superioritas udara sudah kian terang. Selain berharap agar berbagai program pembelian dan pengembangan pesawat tempur dan jenis alutsista matra udara lain berjalan lancar, konsistensi dukungan kebijakan dan anggaran pascakepemimpinan Jokowi sangat dibutuhkan.
Di tengah dinamika konflik dunia yang kian mengeras -termasuk di kawasan Indo-Pasifik, urgensi melindungi kedaulatan negara, serta pertumbuhan ekonomi yang diprediksi akan berlanjut hingga menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar ekonomi dunia pada 2045, belanja militer-di antaranya untuk memastikan terwujudnya supremasi dan superioritas udara-merupakan variabel penting untuk meningkatkan kewibawaan, bargaining position, dan mengamankan arah kepentingan nasional Indonesia tetap terjaga. (*)
(hdr)
Lihat Juga :
