Kadang Cepat Kadang Lambat, MA Ungkap Alasan di Balik Putusan

Selain Arsyad, Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN, Persero) periode 2014-2019. MA memutuskan menolak kasasi yang diajukan KPK dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang sebelumnya memutus bebas Sofyan. Kasasi diputus majelis hakim agung pada pertengahan Juni 2020.

Sebelumnya Sofyan disangkakan, didakwa, dan dituntut oleh KPK melakukan tipikor dalam delik perbantuan pidana untuk mempercepat atau setidak-tidaknya tercapai kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1) yang tenar dengan nama proyek IPP PLTU Riau-1 milik PT PLN (Persero).

Karakteristik Perkara
Abdullah mengatakan, cepat atau lambatnya penyelesaian perkara di MA sebenarnya juga bergantung pada karakteristiknya. Yang dimaksud sebagai karakteristik yaitu peristiwa yang berbeda, jumlah saksi, bukti, serta dokumen berkas perkara. Ada perkara yang hanya dokumennya hanya 100 lembar, tapi ada yang mencapai 2.500 lembar.

"Jadi sangat-sangat kasuistis. Tidak bisa diatur sama, nggak bisa disamaratakan. Tapi sebetulnya untuk tingkat kesulitan tiap perkara itu sama," katanya.

(Baca: Percepat Penanganan Perkara, MA Bentuk Tim Pemilah)

Mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang ini membeberkan, saat pertimbangan putusan sebuah perkara rampung dibuat oleh hakim agung dan rapat musyawarah hakim untuk pengambilan putusan selesai, maka berkas diserahkan ke asisten hakim agung untuk dilakukan minutasi atau pengetikan salinan putusan. Setelah selesai, hakim agung menyerahkan ke panitera pengganti untuk disusun.

Berikutnya diserahkan kembali ke hakim agung untuk pengecekan ulang agar jangan sampai ada kesalahan ketik seperti huruf, titik, koma, angka, dan sebagainya. Musababnya, kata Abdullah, jangan sampai redaksi atau kalimat yang termaktub akan menimbulkan masalah di kemudian hari atau ada salah penafsiran oleh masing-masing pihak yang berperkara.

Selanjutnya, ujar Abdullah, berkas salinan putusan yang final dan telah ditandatangani majelis hakim agung diserahkan kembali ke panitera pengganti atau Kepaniteraan MA. Dari sini, petikan putusan dan/atau petikan salinan putusan dikirimkan ke pengadilan negeri pengajuan atau pengadilan asal, serta kemudian disampaikan oleh pengadilan asal ke para pihak.

"Setelah itu baru di-upload salinan putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jadi itulah prosesnya agak lama," ucapnya.