Elite Nasdem dan Demokrat Saling Tuding, Imbas Tak Kunjung Umumkan Cawapres Anies

Rabu, 23 Agustus 2023 - 09:32 WIB
loading...
Elite Nasdem dan Demokrat Saling Tuding, Imbas Tak Kunjung Umumkan Cawapres Anies
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief dan Waketum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali saling tuding imbas tak kunjung umumkan capres Anies Baswedan. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Tidak kunjung mengumumkan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) pendamping Anies Rasyid Baswedan membuat petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan saling tuding. Partai Demokrat dan Partai Nasdem terlibat dalam perdebatan.

Awalnya Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief membuat cuitan soal ada partai politik yang mengkhianati koalisi. Cuitan itu ditulis di akun Twitternya yang diunggah pada Selasa, 22 Agustus 2023. "Kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi," tulis Andi Arief.

Waketum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali membantah tudingan Andi Arief tersebut. Ali menegaskan partainya tidak memiliki rekam jejak sebagai pengkhianat. "Kalau yang dimaksud Andi Arief adalah Nasdem yang dituduh melakukan pengkhianatan karena menunda pelaksanaan deklarasi saya kira masyarakat masih kuat ingatannya melihat perjalanan rekam jejak kedua partai ini," katanya, Rabu (23/8/2023).

Ali justru merasa heran dengan sikap Partai Demokrat yang selalu mendesak Anies Baswedan segera mengumumkan bacawapres. Ahmad Ali curiga sikap Partai Demokrat tersebut karena akan menarik dukungan kepada Anies apabila bacawapres yang dipilih tidak sesuai dengan keinginan.



"Saya heran, apa kalau kemudian Anies Baswedan tidak segera mengumumkan nama tertentu mereka akan menarik dukungan. Mari sama-sama jaga etika kita di internal koalisi untuk tidak saling menuding," tegas Ali.

Ali mengklaim tidak mungkin mengkhianati Koalisi Perubahan, pasalnya pihaknya yang terlebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres dan membebaskan Anies untuk memilih bacawapres-nya. "Semua orang tahu bagaimana Nasdem mengambil langkah yang sangat tidak populis untuk mendeklarasikan Anies untuk kepentingan bangsa. Kemudian mereka (Partai Demokrat) bergabung," terangnya.



Ahmad Ali justru melihat tidak ada kontribusi dari partai lainnya dalam Koalisi Perubahan. "Kemudian ada orang yang mencoba memaksakan keinginannya. Dan hari ini Nasdem dituduh pengkhianat, halo? Ya saya pikir masyarakat Indonesia tahulah selama ini bagaimana ketika Anies dideklarasikan tanggal 3 Oktober saat itu juga Nasdem mulai melakukan roadshow untuk mengonsolidasikan Anies. Yang lain, bikin apa?" tanya Ali.

Menanggapi pernyataan Ahmad Ali tersebut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebutkan Andi Arief tidak menuding partai politik manapun sehingga tidak perlu menjadi polemik.

"Bang Andi Arief tidak menuding partai mana pun, mestinya tak direspons secara berlebihan. Lagi pula interaksi dan tindakan dalam politik modern dibangun dalam bingkai rasional, tidak boleh baper. Jadi ini tak perlu dijadikan polemik," ujar Kamhar.

Kamhar menyebutkan sangat wajar apabila pihaknya kami mengingatkan dalam piagam kerja sama Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada poin ke 4 menyatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029. "Saat ini kita telah melewati separuh jalan penandatanganan deklarasi menuju pilpres, artinya sudah kelamaan. Jadi desakan ini bukan tak berdasar, kami taat azas," kata Kamhar.

Kamhar menyebut koalisi yang bisa menentukan Bacawapres di menit-menit terakhir menjelang pendaftaran yakni yang mempunyai keunggulan elektabilitas maupun berstatus sebagai partai politik petahana.

Sedangkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan disebut Kamhar tidak memiliki faktor tersebut. Argumentasi politik yang bisa menunda di last minute seperti yang diinginkan Partai Nasdem, hanya dimungkinkan bagi partai politik yang memiliki kemewahan modal elektabilitas jauh mengungguli kompetitor atau memiliki kemewahan sebagai penguasa atau di endorse penguasa.

"Kita tak memiliki dua kemewahan ini, karenanya tak ada alasan logis untuk menunda-nunda. Apalagi waktu yang tersedia kurang dari enam bulan. Ini adalah batas waktu minimal yang bisa digunakan untuk melakukan kerja-kerja politik pemenangan," ucapnya.

Sehingga apabila Partai Nasdem terus bersikukuh meminta Anies Baswedan untuk mengumumkan Bacawapres mendekati batas akhir pendaftaran di KPU RI pada 25 November 2023 malam, maka sudah tercium intensi tidak baik. "Tak ada rumus ajaib. Jika terus-menerus menunda, justru kami yang akan bertanya, ada apa denganmu (Partai Nasdem)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Anies Rasyid Baswedan diusung oleh tiga partai politik dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ketiga partai politik tersebut adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun sejak awal dideklarasikan pertama kali oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022 yang kemudian disusul Partai Demokrat dan PKS, hingga kini Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak kunjung menetapkan Bacawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan.

Saat ini masing-masing parpol di Koalisi Perubahan memiliki nama Bacawapres pilihannya masing-masing. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mendorong nama Yenny Wahid, Khofifah Indar Parawansa, hingga Susi Pudjiastuti. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong nama Ahmad Heryawan (Aher). Sedangkan Partai Demokrat mendorong nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Belakang ada usulan nama Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hingga putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Bacawapres mendampingi Anies Rasyid Baswedan. [Carlos Roy Fajarta]
(cip)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1364 seconds (0.1#10.140)