Gara-gara Data Penanganan Dampak Corona Terkendala
Kamis, 30 Juli 2020 - 13:47 WIB
loading...
Pedagang ikan asap di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, yang merasakan hebatnya dampak pandemi Covid-19. Foto: SINDOnews/Ali Masduki
A
A
A
JAKARTA - Dampak sosio-ekonomi Covid-19 terhadap rumah tangga menjadi realitas yang tak bisa dielakkan pada masa pandemic Covid-19. Bantuan sosial pemerintah kepada kurang lebih 43 juta keluarga seharusnya dapat menekan persoalan tersebut. Sayangnya, program penyaluran bansos terkendala dengan pembaruan data.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat penambahan 1,63 juta menjadi 26,42 juta orang per Juli 2020. Padahal, per September 2019 lalu, jumlah penduduk miskin berada pada kisaran angka 24,79 juta.
Namun, catatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya ada 21,9 persen atau sekitar 113 kabupaten/kota yang melakukan pembaharuan terhadap data penerima manfaat tersebut. Riset yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) juga menunjukkan sekitar 49 persen masyarakat merasa bahwa bantuan sosial belum tepat sasaran.
(Baca: Rp100,6 Triliun untuk Bansos Selama Pandemi, Begini Rinciannya)
“Pada masa krisis, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah, baik pusat dan daerah adalah melakukan pembaharuan data untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan terdampak krisis sosio-ekonomi Covid-19. Tentunya, krisis membuat situasi tersebut sangat dinamis sehingga kebutuhan untuk memperbaharui data tersebut memang diperlukan,” ungkap peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Nopitri Wahyuni kepada SINDOnews, Kamis (30/7/2020).
Selain itu, Nopitri menyoroti kecepatan realisasi anggaran perlindungan sosial Covid-19 pun masih perlu diperbaiki. Catatan dari Kementerian Keuangan pada awal Juli 2020 lalu, realisasi perlindungan sosial masih berada pada kisaran 34.6 persen dari total anggaran yang disiapkan, yakni Rp203.9 triliun.
Praktik di lapangan, ada tumpang tindih program maupun penentuan masyarakat penerima manfaat. Sementara, di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru, kerentanan masyarakat terhadap krisis semakin besar sehingga masyarakat membutuhkan mekanisme perlindungan sosial yang mendukung kesempatan ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat penambahan 1,63 juta menjadi 26,42 juta orang per Juli 2020. Padahal, per September 2019 lalu, jumlah penduduk miskin berada pada kisaran angka 24,79 juta.
Namun, catatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya ada 21,9 persen atau sekitar 113 kabupaten/kota yang melakukan pembaharuan terhadap data penerima manfaat tersebut. Riset yang dilakukan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) juga menunjukkan sekitar 49 persen masyarakat merasa bahwa bantuan sosial belum tepat sasaran.
(Baca: Rp100,6 Triliun untuk Bansos Selama Pandemi, Begini Rinciannya)
“Pada masa krisis, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah, baik pusat dan daerah adalah melakukan pembaharuan data untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan terdampak krisis sosio-ekonomi Covid-19. Tentunya, krisis membuat situasi tersebut sangat dinamis sehingga kebutuhan untuk memperbaharui data tersebut memang diperlukan,” ungkap peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Nopitri Wahyuni kepada SINDOnews, Kamis (30/7/2020).
Selain itu, Nopitri menyoroti kecepatan realisasi anggaran perlindungan sosial Covid-19 pun masih perlu diperbaiki. Catatan dari Kementerian Keuangan pada awal Juli 2020 lalu, realisasi perlindungan sosial masih berada pada kisaran 34.6 persen dari total anggaran yang disiapkan, yakni Rp203.9 triliun.
Praktik di lapangan, ada tumpang tindih program maupun penentuan masyarakat penerima manfaat. Sementara, di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru, kerentanan masyarakat terhadap krisis semakin besar sehingga masyarakat membutuhkan mekanisme perlindungan sosial yang mendukung kesempatan ekonomi.
Lihat Juga :
