Mantan Ketum Perti: Kemerdekaan Itu Merangkul Perbedaan dan Menolak Intoleransi

Anggota DPR periode 1997-2014 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun menjelaskan, kemajuan dan kebaikan suatu negara sebenarnya tergantung dari masyarakatnya sendiri. "Kalau kita menyitir ayat Qur'an, bahwa Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kalau kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Innallaha laa yughoyyiru maa bi qaumin, hatta yughoyyiru maa bi anfusihim," katanya.

Ia berharap kondisi yang aman dan damai serta kebersamaan anak bangsa tidak dirusak oleh kepentingan sesaat, termasuk yang berkaitan dengan politik praktis untuk memperebutkan kekuasaan. Karena itu, menghadapi tahun politik yang tinggal beberapa bulan lagi, sebaiknya tidak memakai prinsip politik machiavelis.

"Politik machiavelis adalah prinsip politik yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Cara yang dihalalkan misalnya menjelek-jelekan, memfitnah, atau menuduh lawan politiknya. Ini tidak boleh terjadi. Penggunaan isu politik identitas sebenarnya merupakan terapan dari prinsip politik machiavelis. Hal yang seperti ini seharusnya dihentikan karena tidak sesuai jati diri bangsa yang justru merangkul segala perbedaan agama, ras, dan golongan," katanya.

Untuk itu, Anwar Sanusi berpesan agar kemerdekaan yang diperoleh bisa dimaknai secara positif. Merdeka tidak hanya dari penjajah, namun juga merdeka dari intoleransi, radikalisme dan terorisme. Menurutnya, kita semua sama-sama Indonesia, mempersoalkan isu SARA justru akan melemahkan bangsa kita sendiri.

"Mari kita hayati semangat kemerdekaan Indonesia dan pesta demokrasi 2024 dengan bekal iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Hapus intoleransi, radikalisme, dan terorisme," katanya.