Senjakala Militer Malaysia

Pada 2021 lalu Malaysia telah merilis buku putih pertahanan atau Defense White Paper (DWP.) Jurnal The Diplomat dalam laporan bertajuk ‘’Where Is Defense Reform in Malaysia Headed?’’ yang ditulis peneliti Research for Social Advancement (Refsa) Nik Mohamed Rashid Nik Zurin memaparkan, tema utama DWP yang diproyeksikan untuk 10 tahun ke depan adalah perlunya modernisasi angkatan bersenjata Malaysia (Malaysian Armed Force/MAF) agar mampu merespons ancaman yang muncul seperti perang siber, perang kota, dan meningkatnya tantangan maritim. Prinsip penting dalam DWP adalah reformasi industri pertahanan untuk mencapai prioritas ekonomi dan pertahanan nasional.

Sebelum DWP diluncurkan, masing-masing angkatan sudah memiliki program modernisasi. Program dimaksud adalah Army4NextGen untuk Angkatan Darat, Program Transformasi 15-ke-5 untuk Angkatan Laut, dan CAP55 untuk Angkatan Udara. Semua rancangan diarahkan untuk memastikan alutsista usang dihapus dan diganti baru, sedangkan platform yang masih dapat diberdayagunakan akan diperbaiki, seperti refurbhisment di Indonesia.

DWP juga memuat tentang cetak biru industri pertahanan nasional yang menyeluruh. Dalam panduan berjudul ‘Dasar Industri Pertahanan Negara’, antara lain diuraikan kebijakan seperti apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam pengadaan pertahanan dan mengembangkan kemampuan domestik untuk memenuhi kebutuhan alutsista.

Sementara itu dalam sebuah dokumen Malaysia’s National Defence Policy (pmo.gov.my) dipaparkan bahwa tujuan pengembangan kemampuan pertahanan negara adalah membangun MAF yang terintegrasi dan seimbang antara aset dan sumber daya lainnya. Pembanguan MAF mempertimbangkan semua dimensi kemampuan perang modern di matra darat, laut, udara, serta elektromagnetik.

Dijelaskan pula pentingnya pertahanan modern agar mampu mencegah terjadinya atau memastikan bahwa konflik terjadi jauh dari wilayah Malaysia. Dengan demikan pertahanan modern mencakup konsep angkatan bersenjata mampu memproyeksikan kekuatan di luar batas wilayah Malaysia.Kondisi ini bisa tercapai bila MAF memiliki kekuatan alutsista yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan dilengkapi dengan senjata dan dukungan logistik yang memadai.

Dokumen juga menjelaskan bahwa spektrum "kebersamaan" operasional -atau dikonsepsikan sebagai interoperabilitas- di antara ketiga layanan MAF adalah kunci keberhasilan operasional. Prasyaratnya adalah, pertama superioritas udara. Komando wilayah udara sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasi darat, laut dan udara. MAF membutuhkan kemampuan defensif dan ofensif untuk memastikan superioritas udara yang bisa diandalkan mampu mengamankan kedaulatan negara.

Kedua, operasi maritim. MAF harus mampu mempertahankan keunggulan atas wilayah maritim. Keunggulan maritim juga termasuk kemampuan Angkatan Udara Malaysia (RMAF) dan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) untuk menghalau setiap perambahan ke ranah maritim. Hal tersebut termasuk kontrol pintu masuk kritis wilayah Malaysia di Selat Malaka dan Selat Singapura, serta jalur laut komunikasi antara Semenanjung Malaysia dan Singapura.

Kemudian ketiga, operasi darat. Kekuatan operasi darat tergantung pada kemampuan Angkatan Darat Malaysia untuk beroperasi bersama dengan RMAF dan RMN. Penyelesaian misi membutuhkan sistem senjata canggih, dukungan daya tembak, mobilitas, perlindungan, dan logistik. Panjangnya garis batas perbatasan negara membutuhkan MAF yang memiliki kemampuan reaksi cepat sebagai kekuatan gabungan.

Dokumen juga memuat pentingnya mendukung industri pertahanan nasional. Tujuan tersebut bisa tercapai melalui pengembangan industri pertahanan lokal; serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. Terpenuhinya elemen tersebut sangat penting untuk memastikan negara yang dikepalai Yang Dipertuan Agung itu mampu mencapai kemandirian pertahanan. Melalui industri pertahanan kapabel, MAF akan memiliki akses teknologi dan sistem pertahanan canggih, serta menyediakan struktur dan layanan pendukung yang memainkan peran dalam meningkatkan serviceability rate alutsista.

Selain itu, dalam Pedoman dan Kebijakan Program Offset tersebut telah dirilis sejak 2004 disebutkan bahwa keberadaan industri pertahanan lokal akan mengurangi ketergantungan MAF pada alutsista impor. Seperti halnya Indonesia, Malaysia juga menggunakan mekanisme offset atau transfer of technology (ToT) untuk mendukung berkembangnya industri pertahanan nasional.