Senjakala Militer Malaysia
Senin, 21 Agustus 2023 - 05:13 WIB
loading...
Ilustrasi: Masyudi/SINDOnews
A
A
A
PEKAN kemarin Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) menggelar Eksesais Angkasa Samudera (Eks Angsa) di Stesen LIMA TLDM Terumbu Layang-Layang. Yang menarik, tempat pelatihan untuk menerbangkan Unmanned Aerial System (UAS) ScanEagle tersebut berada di wilayah yang dipersengketakan dengan China, yakni di Kepulauan Spratly.
Kepulauan yang diidentifikasi kaya dengan minyak dan gas itu merupakan hot spot yang menjadi rebutan sejumlah negara di kawasan. Selain China dan Malaysia, Vietnam dan Filipina juga mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut. Di antara negara terlibat, China paling agresif. Betapa tidak, negeri tirai bambu itu mengklaim hampir 80 persen wilayah Laut China Selatan (LCS), hingga bertabrakan dengan sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
Dalam konflik Malaysia vis a vis China, negeri jiran tersebut sempat kewalahan dengan berbagai manuver yang dilakukan nelayan China yang memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE)-nya. Kapal-kapal coast guard China bahkan acap kali mengganggu proyek eksplorasi migas yang dilakukan Petronas di lepas Pantai Serawak. Berdasar laporan Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), kapal coast guard China pernah mendekat hingga jarak 1,5 mil laut dari proyek tersebut.
Bukan hanya kapal yang bermanuver di ZEE Malaysia, pada medio 2021, Malaysia mengerahkan jet-jet tempur untuk mencegat 16 pesawat militer China yang muncul dari Kalimantan di atas LCS. Malaysia menuduh China melanggar kedaulatannya, sementara Beijing mengatakan penerbangan itu adalah pelatihan rutin.
Di antara negara-negara yang berkonflik dengan China, respons Malaysia terbilang paling lemah -dalam hal ini dibanding Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Vietnam mengerahkan fregat untuk berpatroli di kepulauan Spartly. Negeri tersebut telah melakukan berbagai persiapan, termasuk memborong berbagai jenis alutsista modern Rusia, India, hingga Amerika Serikat.
Pun Filipina yang belakangan memborong sejumlah alutsista seperti kapal perang, termasuk produksi Hyundai Heavy Industries dari Korea Selatan, memborong 12 pesawat tempur FA-50 made in Korea Aerospace Industries Korea Selatan dan lainnya. Apalagi Indonesia telah menempatkan berbagai jenis alutsista dan pasukan di Kepulauan Natuna, wilayah NKRI yang terdekat dengan titik konflik di LCS.
Sedangkan Malaysia, akuisisi dan mobilisasi alutsista sebagai variabel penting konsolidasi kekuatan militer masih sayup-sayup terdengar. Tentu sekuat apapun belanja militer yang dilakukan negara-negara di ASEAN mustahil bisa mengimbangi kemampuan China. Namun paling tidak langkah tersebut menjadi indikator geliat kekuatan militer masing-masing negara menghadapi ancaman terhadap kedaulatannya.
Walaupun sekadar latihan, pengerahan ScanEagle merupakan langkah maju Malaysia untuk secara progresif mengamankan wilayah yang diklaimnya. Bahkan, sebuah kanal youtube yang fokus pada informasi militer menilai langkah Kualalumpur tersebut sebagai tantangan ke China. Apalagi bila menempatkan drone yang mampu melakukan fungsi intelligence, surveillance and reconnaisance (ISR) itu secara permanen di Kepulauan Spartly.
Perkembangan ‘keberanian’ Malaysia dalam merespons agresivitas China di kawasan yang kini lazim disebut Indo-Pasifik tersebut tentu menimbulkan pertanyaan sekuat apa sebenarnya militer Malaysia saat ini? Atau, sejauh mana negeri yang kini dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen membangun kekuatan militer melalui akuisisi alutsista dan memberdayakan industri dalam negerinya demi terwujudnya kemandirian alutsista?
Orientasi Pertahanan
Pada 2021 lalu Malaysia telah merilis buku putih pertahanan atau Defense White Paper (DWP.) Jurnal The Diplomat dalam laporan bertajuk ‘’Where Is Defense Reform in Malaysia Headed?’’ yang ditulis peneliti Research for Social Advancement (Refsa) Nik Mohamed Rashid Nik Zurin memaparkan, tema utama DWP yang diproyeksikan untuk 10 tahun ke depan adalah perlunya modernisasi angkatan bersenjata Malaysia (Malaysian Armed Force/MAF) agar mampu merespons ancaman yang muncul seperti perang siber, perang kota, dan meningkatnya tantangan maritim. Prinsip penting dalam DWP adalah reformasi industri pertahanan untuk mencapai prioritas ekonomi dan pertahanan nasional.
Sebelum DWP diluncurkan, masing-masing angkatan sudah memiliki program modernisasi. Program dimaksud adalah Army4NextGen untuk Angkatan Darat, Program Transformasi 15-ke-5 untuk Angkatan Laut, dan CAP55 untuk Angkatan Udara. Semua rancangan diarahkan untuk memastikan alutsista usang dihapus dan diganti baru, sedangkan platform yang masih dapat diberdayagunakan akan diperbaiki, seperti refurbhisment di Indonesia.
DWP juga memuat tentang cetak biru industri pertahanan nasional yang menyeluruh. Dalam panduan berjudul ‘Dasar Industri Pertahanan Negara’, antara lain diuraikan kebijakan seperti apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam pengadaan pertahanan dan mengembangkan kemampuan domestik untuk memenuhi kebutuhan alutsista.
Sementara itu dalam sebuah dokumen Malaysia’s National Defence Policy (pmo.gov.my) dipaparkan bahwa tujuan pengembangan kemampuan pertahanan negara adalah membangun MAF yang terintegrasi dan seimbang antara aset dan sumber daya lainnya. Pembanguan MAF mempertimbangkan semua dimensi kemampuan perang modern di matra darat, laut, udara, serta elektromagnetik.
Kepulauan yang diidentifikasi kaya dengan minyak dan gas itu merupakan hot spot yang menjadi rebutan sejumlah negara di kawasan. Selain China dan Malaysia, Vietnam dan Filipina juga mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut. Di antara negara terlibat, China paling agresif. Betapa tidak, negeri tirai bambu itu mengklaim hampir 80 persen wilayah Laut China Selatan (LCS), hingga bertabrakan dengan sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Brunei Darussalam.
Dalam konflik Malaysia vis a vis China, negeri jiran tersebut sempat kewalahan dengan berbagai manuver yang dilakukan nelayan China yang memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE)-nya. Kapal-kapal coast guard China bahkan acap kali mengganggu proyek eksplorasi migas yang dilakukan Petronas di lepas Pantai Serawak. Berdasar laporan Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), kapal coast guard China pernah mendekat hingga jarak 1,5 mil laut dari proyek tersebut.
Bukan hanya kapal yang bermanuver di ZEE Malaysia, pada medio 2021, Malaysia mengerahkan jet-jet tempur untuk mencegat 16 pesawat militer China yang muncul dari Kalimantan di atas LCS. Malaysia menuduh China melanggar kedaulatannya, sementara Beijing mengatakan penerbangan itu adalah pelatihan rutin.
Di antara negara-negara yang berkonflik dengan China, respons Malaysia terbilang paling lemah -dalam hal ini dibanding Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Vietnam mengerahkan fregat untuk berpatroli di kepulauan Spartly. Negeri tersebut telah melakukan berbagai persiapan, termasuk memborong berbagai jenis alutsista modern Rusia, India, hingga Amerika Serikat.
Pun Filipina yang belakangan memborong sejumlah alutsista seperti kapal perang, termasuk produksi Hyundai Heavy Industries dari Korea Selatan, memborong 12 pesawat tempur FA-50 made in Korea Aerospace Industries Korea Selatan dan lainnya. Apalagi Indonesia telah menempatkan berbagai jenis alutsista dan pasukan di Kepulauan Natuna, wilayah NKRI yang terdekat dengan titik konflik di LCS.
Sedangkan Malaysia, akuisisi dan mobilisasi alutsista sebagai variabel penting konsolidasi kekuatan militer masih sayup-sayup terdengar. Tentu sekuat apapun belanja militer yang dilakukan negara-negara di ASEAN mustahil bisa mengimbangi kemampuan China. Namun paling tidak langkah tersebut menjadi indikator geliat kekuatan militer masing-masing negara menghadapi ancaman terhadap kedaulatannya.
Walaupun sekadar latihan, pengerahan ScanEagle merupakan langkah maju Malaysia untuk secara progresif mengamankan wilayah yang diklaimnya. Bahkan, sebuah kanal youtube yang fokus pada informasi militer menilai langkah Kualalumpur tersebut sebagai tantangan ke China. Apalagi bila menempatkan drone yang mampu melakukan fungsi intelligence, surveillance and reconnaisance (ISR) itu secara permanen di Kepulauan Spartly.
Perkembangan ‘keberanian’ Malaysia dalam merespons agresivitas China di kawasan yang kini lazim disebut Indo-Pasifik tersebut tentu menimbulkan pertanyaan sekuat apa sebenarnya militer Malaysia saat ini? Atau, sejauh mana negeri yang kini dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen membangun kekuatan militer melalui akuisisi alutsista dan memberdayakan industri dalam negerinya demi terwujudnya kemandirian alutsista?
Orientasi Pertahanan
Pada 2021 lalu Malaysia telah merilis buku putih pertahanan atau Defense White Paper (DWP.) Jurnal The Diplomat dalam laporan bertajuk ‘’Where Is Defense Reform in Malaysia Headed?’’ yang ditulis peneliti Research for Social Advancement (Refsa) Nik Mohamed Rashid Nik Zurin memaparkan, tema utama DWP yang diproyeksikan untuk 10 tahun ke depan adalah perlunya modernisasi angkatan bersenjata Malaysia (Malaysian Armed Force/MAF) agar mampu merespons ancaman yang muncul seperti perang siber, perang kota, dan meningkatnya tantangan maritim. Prinsip penting dalam DWP adalah reformasi industri pertahanan untuk mencapai prioritas ekonomi dan pertahanan nasional.
Sebelum DWP diluncurkan, masing-masing angkatan sudah memiliki program modernisasi. Program dimaksud adalah Army4NextGen untuk Angkatan Darat, Program Transformasi 15-ke-5 untuk Angkatan Laut, dan CAP55 untuk Angkatan Udara. Semua rancangan diarahkan untuk memastikan alutsista usang dihapus dan diganti baru, sedangkan platform yang masih dapat diberdayagunakan akan diperbaiki, seperti refurbhisment di Indonesia.
DWP juga memuat tentang cetak biru industri pertahanan nasional yang menyeluruh. Dalam panduan berjudul ‘Dasar Industri Pertahanan Negara’, antara lain diuraikan kebijakan seperti apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam pengadaan pertahanan dan mengembangkan kemampuan domestik untuk memenuhi kebutuhan alutsista.
Sementara itu dalam sebuah dokumen Malaysia’s National Defence Policy (pmo.gov.my) dipaparkan bahwa tujuan pengembangan kemampuan pertahanan negara adalah membangun MAF yang terintegrasi dan seimbang antara aset dan sumber daya lainnya. Pembanguan MAF mempertimbangkan semua dimensi kemampuan perang modern di matra darat, laut, udara, serta elektromagnetik.
Lihat Juga :
