Kehidupan Hukum selama 78 Tahun Merdeka

Hukum harus dimaknai perubahan pemikiran masyarakat ke arah masa depan sehingga hukum dapat berperan memastikan bahwa, hukum harus dapat memberikan tempat yang layak bagi manusia dalam kehidupannya; tidak sebaliknya.

Untuk mencapai tujuan hukum dalam pembangunan masyarakat sedemikian maka hukum haruslah dilihat bukan sebagai norma yang mengatur kebolehan dan larangan atas perilaku manusia saja. Hukum harus dipandang sebagai wujud nyata dari etika dan moral kehidupan kesusilaan masyarakat Indonesia sebagai salah satu bangsa timur yang menganut Pancasila sebagai sumber nilai kesusilaan sekaligus idiologi negara.

Diakui para ahli hukum juga ahli sosiologi bahwa, hukum tidak dapat mengatur segalanya mengenai tingkah laku manusia mengingat sangat luasnya aspek kehidupan masyarakat. Saat ini etika dan kesusilaan masyarakat diakui telah semakin memudar seiring dengan tumbuh pesatnya pemikiran demokrasi modern ala Barat terutama di era globalisasi abad 20-21.

Kebebasan berpendapat di muka umum, keterbukaan (transparansi) diidentikkan dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab sosial yang besar; sedangkan perihal pembatasan atas kebebasan dan hak asasi manusia secara jelas dan nyata dicantumkan dalam Pasal 28 UUD 1945: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Secara ekplisit dinyatakan dalam ketentuan tersebut, kebebasan berpendapat dibatasi oleh pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.