Jokowi Akan Menetap di Solo Setelah Pensiun Jadi Presiden
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan menetap di Solo, Jawa Tengah setelah Pilpres 2024 . Rencana itu diungkap oleh Jokowi saat bertemu dengan Pemimpin Redaksi (Pemred) media nasional di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (10/8/2023).
"Saya mau pensiun. Saya mau ke Solo. Sudah saya mau ke Solo. 'Benar Pak? Bapak masih muda loh, masa langsung pensiun begitu. Kan Bapak masih bisa beri karya. 'Saya mau pensiun saja'," ujar Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi yang hadir dalam pertemuan itu menirukan ucapan Jokowi.
Jokowi juga membantah isu yang menyebut dirinya akan menjadi ketua umum partai politik (parpol) usai memberikan jabatannya ke Presiden terpilih nanti. Baginya, keadaan yang diterima saat ini sudah jauh lebih cukup.
"Aduh apalagi sih ini. Memang saya harus cari apalagi? Saya begini saja sudah cukup," kata Prabu menirukan pernyataan Jokowi.
Kepada para Pemred yang hadir, Jokowi juga meminta pada seluruh pihak agar tak sewenang-wenang untuk mengeluarkan pernyataan 'menunggu arahan Presiden.' Permintaan itu, khusus ditujukan untuk parpol, capres, hingga cawapres.
"Ya buat partai, buat capres, buat cawapres. Nunggu arahan Presiden ya. 'Masa kok harus nunggu arahan saya, kalau untuk hal-hal yang memang bukan untuk kenegaraan'," tuturnya.
"Saya mau pensiun. Saya mau ke Solo. Sudah saya mau ke Solo. 'Benar Pak? Bapak masih muda loh, masa langsung pensiun begitu. Kan Bapak masih bisa beri karya. 'Saya mau pensiun saja'," ujar Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi yang hadir dalam pertemuan itu menirukan ucapan Jokowi.
Jokowi juga membantah isu yang menyebut dirinya akan menjadi ketua umum partai politik (parpol) usai memberikan jabatannya ke Presiden terpilih nanti. Baginya, keadaan yang diterima saat ini sudah jauh lebih cukup.
"Aduh apalagi sih ini. Memang saya harus cari apalagi? Saya begini saja sudah cukup," kata Prabu menirukan pernyataan Jokowi.
Kepada para Pemred yang hadir, Jokowi juga meminta pada seluruh pihak agar tak sewenang-wenang untuk mengeluarkan pernyataan 'menunggu arahan Presiden.' Permintaan itu, khusus ditujukan untuk parpol, capres, hingga cawapres.
"Ya buat partai, buat capres, buat cawapres. Nunggu arahan Presiden ya. 'Masa kok harus nunggu arahan saya, kalau untuk hal-hal yang memang bukan untuk kenegaraan'," tuturnya.
(kri)