Pengamat Minta Penyelenggara Pemilu Evaluasi Strategi Mitigasi

JAKARTA - Direktur Eksekutif Humas Studies Institute Rasminto mendorong penyelenggara pemilu mengevaluasi sistem dan strategi mitigasi kerawanan pemilu, khususnya di Papua. Dorongan Rasminto menyusul terjadinya pembakaran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Sabtu (5/8/2023) malam.

Akun Twitter @kabuni99 dalam kirimannya menyebutkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bertanggung jawab dalam terbakarnya Kantor KPU Yahukimo. @Kabuni99 diketahui mendukung kemerdekaan Papua. Sikapnya tertulis dalam kolom bio akun Twitternya.

Rasminto berpendapat, pemilihan umum (pemilu) adalah agenda nasional yang tidak boleh terganggu pelaksanaannya. Dengan demikian, penyelenggara pemilu harus menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, termasuk memitigasi risiko yang terjadi.



"Sayangnya, KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, termasuk mitigasi kerawanan pemilu. Ini terlihat dari kasus dibakarnya Kantor KPU Yahukimo yang diduga dilakukan TPNPB," katanya dalam keterangannya, Selasa (8/8/2033).

Menurut Rasminto, dibakarnya Kantor KPU Yahukimo merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Apalagi, Komisioner KPU Yahukimo, Penas Pahabol, mengakui pihaknya sempat menerima teror sebelumnya, seperti kaca mobil operasional dipecahkan orang tidak dikenal (OTK) menggunakan batu pada 30 Juli 2023.

"Terbakarnya Kantor KPU Yahukimo tentu mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Kerugian yang ditimbulkan juga besar. Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu harus serius menyikapi kasus ini dengan mengevaluasi sistem dan strategi mitigasi kerawanan pemilu," tuturnya.

Dosen Universitas Islam 45 (Unisma) itu melanjutkan, situasi dan kondisi di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Pangkalnya, konflik horizontal dan vertikal di Bumi Cenderawasih berlangsung sejak lama dan belum tuntas hingga kini.



"Untuk melakukan mitigasi, KPU dan Bawaslu RI perlu melibatkan aparat keamanan, baik TNI/Polri bahkan aparatur intelijen. KPU dan Bawaslu tidak boleh serampangan dan meremehkan kasus ini. Jika tidak, kasus serupa bahkan lebih besar berpeluang terjadi di daerah lain di Papua," katanya.