Mengapa Ada Kemiskinan?

Sebaliknya, setengah populasi dunia, pada lapisan paling bawah hanya memiliki 1% aset di bumi ini. Terdapat banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh negara-negara, termasuk setiap insan atau lembaga yang ada di dalamnya, dunia saat ini. Akan tetapi, belum ada yang mampu mengubah kualitas hidup orang-orang dari lapisan bawah tersebut.

Berdasarkan data yang ada, hingga September 2021, belum ada negara yang secara resmi mengklaim memiliki tingkat kemiskinan yang benar-benar mencapai nol persen. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multi-dimensi, sulit untuk sepenuhnya dihilangkan dalam skala nasional.

Meski demikian, banyak negara telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Adapun beberapa negara yang telah berhasil mencapai tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada negara-negara lain di antaranya ialah negara-negara Nordik seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia.

Negara-negara itu sering dianggap memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena sistem perawatan sosial yang kuat dan fokus pada kesetaraan sosial. Bahkan kini, Bank Dunia tengah menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat turun di bawah 3% pada 2030.

Di Indonesia, pada perkembangannya hingga saat ini,telah berhasil menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada Maret 2023.

Pada bulan tersebut, persentase penduduk miskin mencapai sebesar 9,36% atau mencapai 25,9 juta orang. Jumlah penduduk miskin tersebut turun 460.000 jiwa terhadap September 2022 dan kemudian, turun 260.000 jiwa terhadap Maret 2022.

Sementara itu, persentase penduduk miskin tersebut juga turun 0,21 persen poin dari 9,57% pada September 2022 dan 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Pun Kemiskinan Ekstrem Indonesia pada Bulan Maret 2023 sebesar 1,12 persen.

Menurun sebesar 0,62 persen poin dibandingkan September 2022. Data tersebut kian membawa optimisme bagi Indonesia untuk dapat terus menurunkan angka kemiskinan sejak Maret 2021 (pasca pandemi).

Program Kemiskinan: Negara vs Market
Pemerintah Indonesia menyadari kemiskinan bukanlah permasalahan yang mudah untuk di atasi akan tetapi bukan hal yang sulit pula untuk diupayakan. Pasalnya selama ini, program pengentasan kemiskinan dianggap belum sepenuhnya menjangkau target yang tepat karena minimnya kolaborasi dan tingginya ego sektoral. Padahal, berbagai program untuk pengentasan kemiskinan seyogyanya dapat diimplementasikan oleh pemerintah (negara) maupun melalui pasar.

Berdasarkan teori ekonomi, pengurangan kemiskinan melalui pasar bebas dan adanhya intervensi pemerintah (negara) memiliki perbedaan dalam pendekatan dan mekanisme yang digunakan untuk mencapainya. Pada pendekatan pasar bebas, pemerintah memiliki peran terbatas dalam mengatur pasar.

Di bawah pendekatan tersebut, pemerintah hanya memberikan kerangka hukum dan regulasi dasar untuk melindungi hak milik dan memastikan persaingan yang adil. Adam Smith berpandangan bahwa pasar bebas dapat memiliki manfaat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, melalui peran pemerintah yang hanya sebatas menjaga fungsi pasar yang adil dan efisien.

Sebaliknya, pendekatan dengan campur tangan pemerintah yang kerap aliran ekonomi “Keynesian” cukup banyak melibatkan peran aktif pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Pada pendekatan ini, peran pemerintah bukan hanya melalui regulasi semata, namun juga melalui pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial.

Pemerintah menciptakan kebijakan, program, dan lembaga untuk memberikan bantuan sosial, kesempatan pendidikan, dan perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sejatinya, perlu dicatat bahwa pendekatan negara dan pasar bukanlah pilihan yang saling terpisah. Pada praktiknya, banyak negara menerapkan pendekatan campuran, di mana pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi untuk mengatasi masalah kemiskinan.