KPK Minta Maaf ke TNI dalam Kasus Basarnas, Ini Kata Pukat UGM
Jum'at, 28 Juli 2023 - 21:38 WIB
loading...
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bersama Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/7/2023). FOTO/ANTARA/RENO ESNIR
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) meminta maaf kepada TNI atas penetapan tersangka dua anggota TNI. Keduanya adalah Kepala Basarnas 2021-2023 Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenurrohman menilai, permintaan maaf itu satu-satunya langkah yang bisa ditempuh KPK karena tidak ada dasar hukum dalam menetapkan anggota TNI aktif sebagai tersangka.
"Memang saya pribadi tidak menemukan dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan ketika KPK menetapkan seorang anggota TNI aktif sebagai tersangka," katanya kepada SINDOnews, Jumat (28/7/2023) malam.
Baca juga: KPK Ngaku Khilaf Tetapkan Kabasarnas Henri Alfiandi Tersangka: Mohon Dimaafkan
Zainurrohman menjelaskan, sebenarnya ada yang bisa dilakukan KPK jika menemukan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan bersama-sama antara pelaku sipil dan militer. KPK bisa membentuk tim koneksitas yang bekerja sejak tahap penyidikan.
Tim koneksitas terdiri dari unsur KPK, Puspom TNI, dan auditor militer. Pembentukan tim koneksitas ini diatur dalam Pasal 89, 90, 91 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pembentukan tim koneksitas itu dengan persetujuan bersama antara KPK dengan TNI.
"Dan nanti begitu juga di dalam proses peradilannya," katanya.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenurrohman menilai, permintaan maaf itu satu-satunya langkah yang bisa ditempuh KPK karena tidak ada dasar hukum dalam menetapkan anggota TNI aktif sebagai tersangka.
"Memang saya pribadi tidak menemukan dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan ketika KPK menetapkan seorang anggota TNI aktif sebagai tersangka," katanya kepada SINDOnews, Jumat (28/7/2023) malam.
Baca juga: KPK Ngaku Khilaf Tetapkan Kabasarnas Henri Alfiandi Tersangka: Mohon Dimaafkan
Zainurrohman menjelaskan, sebenarnya ada yang bisa dilakukan KPK jika menemukan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan bersama-sama antara pelaku sipil dan militer. KPK bisa membentuk tim koneksitas yang bekerja sejak tahap penyidikan.
Tim koneksitas terdiri dari unsur KPK, Puspom TNI, dan auditor militer. Pembentukan tim koneksitas ini diatur dalam Pasal 89, 90, 91 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pembentukan tim koneksitas itu dengan persetujuan bersama antara KPK dengan TNI.
"Dan nanti begitu juga di dalam proses peradilannya," katanya.
Lihat Juga :
