Wapres Ma'ruf Amin: Percepatan Pembangunan Papua untuk Kesejahteraan OAP

JAKARTA - Pembangunan yang dilaksanakan di Papua sepenuhnya bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Hal ini ditegaskan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu kata Wapres , implementasi program percepatan pembangunan Papua terus dilaksanakan. Meskipun dalam pelaksanaannya, tantangan di lapangan masih kerap ditemui, salah satunya aksi kekerasan yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat sebagai bentuk penolakan.

Untuk itu Wapres meminta kepada seluruh masyarakat Papua agar dapat mendukung program pembangunan, sehingga manfaatnya nanti dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.

"Pembangunan di Tanah Papua pasti yang paling merasakan manfaatnya ke depan tentu Orang Asli Papua, orang yang ada di Papua, bukan untuk orang Jakarta," kara Wapres usai Peninjauan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dikutip Minggu (16/7/2023).



"Yang dibangunkan di Tanah Papua tidak mungkin akan dipindahkan ke Jakarta. Jadi orang Papua, terutama Orang Asli Papua (yang merasakan hasilnya). Karena itu, biarkan (prosesnya berjalan), jangan diganggu pembangunan ini, jangan sampai di ganggu keamanannya," tambahnya.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, melalui kondisi lingkungan yang kondusif, berbagai aspek pembangunan dapat secara bertahap dipenuhi dan direalisasikan.

"Intinya begitu ya, bahwa kita membangun kesejahteraan akan terus dilakukan termasuk sawit, dan termasuk juga pembangunan pendidikan, kesehatan. Jadi kita inginkan Papua itu menjadi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Sejahtera," papar Wapres.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan hal tersebut, tambah Wapres, berbagai pemangku kepentingan terkait terus melakukan sinergi untuk memastikan tidak ada program yang tumpang tindih dan mengevaluasi target yang telah ditetapkan.

"Ini akan terus kita konsolidasikan dan itu merupakan tekad kita semua. Itulah sebabnya maka dibuat selain otonomi khusus, kemudian juga ada badan pengawasnya dan badan pengarahnya. Supaya tidak menjadi melenceng (programnya)," jelas Wapres.