Wapres Ma'ruf Amin: Percepatan Pembangunan Papua untuk Kesejahteraan OAP

Minggu, 16 Juli 2023 - 12:00 WIB
loading...
Wapres Maruf Amin: Percepatan...
Wapres Maruf Amin saat kunjungan di Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Pembangunan yang dilaksanakan di Papua sepenuhnya bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Hal ini ditegaskan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu kata Wapres , implementasi program percepatan pembangunan Papua terus dilaksanakan. Meskipun dalam pelaksanaannya, tantangan di lapangan masih kerap ditemui, salah satunya aksi kekerasan yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat sebagai bentuk penolakan.

Untuk itu Wapres meminta kepada seluruh masyarakat Papua agar dapat mendukung program pembangunan, sehingga manfaatnya nanti dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.

"Pembangunan di Tanah Papua pasti yang paling merasakan manfaatnya ke depan tentu Orang Asli Papua, orang yang ada di Papua, bukan untuk orang Jakarta," kara Wapres usai Peninjauan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di Kampung Wasegi Indah, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dikutip Minggu (16/7/2023).

Baca juga: Jokowi Sebut Pemekaran di Papua untuk Percepatan Pelayanan dan Pembangunan

"Yang dibangunkan di Tanah Papua tidak mungkin akan dipindahkan ke Jakarta. Jadi orang Papua, terutama Orang Asli Papua (yang merasakan hasilnya). Karena itu, biarkan (prosesnya berjalan), jangan diganggu pembangunan ini, jangan sampai di ganggu keamanannya," tambahnya.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, melalui kondisi lingkungan yang kondusif, berbagai aspek pembangunan dapat secara bertahap dipenuhi dan direalisasikan.

"Intinya begitu ya, bahwa kita membangun kesejahteraan akan terus dilakukan termasuk sawit, dan termasuk juga pembangunan pendidikan, kesehatan. Jadi kita inginkan Papua itu menjadi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Sejahtera," papar Wapres.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan hal tersebut, tambah Wapres, berbagai pemangku kepentingan terkait terus melakukan sinergi untuk memastikan tidak ada program yang tumpang tindih dan mengevaluasi target yang telah ditetapkan.

"Ini akan terus kita konsolidasikan dan itu merupakan tekad kita semua. Itulah sebabnya maka dibuat selain otonomi khusus, kemudian juga ada badan pengawasnya dan badan pengarahnya. Supaya tidak menjadi melenceng (programnya)," jelas Wapres.

Menutup keterangan persnya, Wapres pun mengimbau agar seluruh pihak terkait dapat terus menjaga kondusivitas, baik di dalam melakukan implementasi program, maupun dengan masyarakat. Sehingga, strategi umum defensif aktif dapat terus berjalan dalam menjaga keamanan di Tanah Papua.

"Supaya teman-teman yang masih bikin rusuh itu, sebaiknya kembali ke tangan, ke pangkuan Papua Sejahtera. Tanah Papua untuk Papua. Kalau masih ada seperti itu, akan mengganggu jalannya pembangunan dan akan memperlambat munculnya kesejahteraan," imbau Wapres.

"Kalau terus diganggu, pembangunan tidak lancar, lalu masyarakat bilang tidak sampai (kesejahteraannya)," pungkas Wapres.

Sejalan dengan Wapres, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyampaikan, tidak semua kondisi keamanan di kota-kota di Tanah Papua berada dalam kondisi buruk. Artinya, banyak dari masyarakat Papua yang mendukung dan siap menerima implementasi pembangunan untuk kesejahteraan di Papua.

"Kerusuhan berada di wilayah Papua Tengah saat ini, artinya cukup jauh dan tidak ada relevansi dengan kita yang ada di Papua Barat," urai Paulus.

"Sekali lagi, bahwa Papua Barat hari ini dalam keadaan aman dan juga kondusif dalam menerjemahkan berbagai kebijakan negara. Upaya kami bersama, bersama Bupati dan stakeholders untuk bisa melaksanakan berbagai langkah-langkah cepat untuk mewujudkan harapan masyarakat itu kalau kita mau. Dan menjaga pikirannya sebab negara pasti berpihak pada rakyat itu sendiri," tutupnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mahasiswa UBK Ngaku...
Mahasiswa UBK Ngaku Terima Uang Rp20 Juta, Politikus Gerindra: Saya Yakin Tidak Ada Sangkut Paut dengan Mas Gibran
Ketua BEM FH UBK yang...
Ketua BEM FH UBK yang Bertemu Gibran Ngaku Terima Uang Rp20 Juta, Wamensesneg: Nanti Saya Monitor Dulu
Mahasiswa UBK Desak...
Mahasiswa UBK Desak Pengurus BEM yang Bertemu Gibran Mundur dari Jabatan karena Diduga Terima Uang
Gibran Ajak Mahasiswa...
Gibran Ajak Mahasiswa Kunker ke Ende hingga Papua
Akui Program Pemerintah...
Akui Program Pemerintah Banyak Kekurangan, Wapres Gibran: Kita Perbaiki Bersama
Temui Gibran, Mahasiswa...
Temui Gibran, Mahasiswa Beri Tenggat Waktu 5 Hari ke Pemerintah untuk Realisasikan Tuntutan
Digas Wapres Gibran...
Digas Wapres Gibran di Papua, Ini Spesifikasi Yadea Velax H
Bangun Pertanian di...
Bangun Pertanian di Papua, Pemerintah Gelontorkan Rp5 Triliun
China Bakal Bangun Pusat...
China Bakal Bangun Pusat Padi dan Sekolah Vokasi di Papua
Rekomendasi
Genderang Perang Dagang,...
Genderang Perang Dagang, Trump Ancam Tarif 100% yang Berani Pajaki Google, Meta, dan Apple!
Bukan Perintah Menyerang,...
Bukan Perintah Menyerang, Ini Ayat Al-Quran yang Mengizinkan Perang
Medan Tuan Rumah Rakernas...
Medan Tuan Rumah Rakernas Apeksi 2026, Momentum Rebranding Citra Kota
Berita Terkini
Didik Rachbini Prediksi...
Didik Rachbini Prediksi Safari Politik Jokowi Menjadi Faktor Negatif Ekonomi Nasional
Gus Yaqut Dibantarkan,...
Gus Yaqut Dibantarkan, KPK: Petugas Pengawal Tahanan Lakukan Pengamanan Melekat
Penegak Hukum Terkoneksi...
Penegak Hukum Terkoneksi Politik, Ubedilah Badrun: Mestinya Independen
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Silaturahmi di Lampung,...
Silaturahmi di Lampung, Jokowi: Aku Masih Seperti yang Dulu
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Larang Ondel-ondel Digunakan untuk Ngamen di Jalanan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved