Mendagri Minta Legislator Implementasikan Nawacita Lewat Kebijakan Pembangunan

YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendorong legislator di daerah untuk ikut mewujudkan tata kelola perencanaan APBD dengan mengimplementasikan program sesuai Nawacita dan Trisakti. Penegasan itu disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis bagi Fraksi PDI Perjuangan se-DIY di Yogyakarta, Jumat 28 Oktober 2016 malam.

"Selain fungsi perencanaan, peran DPRD adalah jalankan pengawasan. Kita harus terus dorong agar program yang telah direncanakan berjalan dengan baik," ujarnya dalam orum Bimtek bertema "Optimalisasi Peran DPRD Dalam Implementasikan Nawacita Guna Mewujudkan Trisakti" itu.

Beberapa hal penting, harus jadi perhatian dalam menjalankan kebijakan dan orientasi untuk program kesejahteraan rakyat. Anggota DPRD diharapkan berhati-hati untuk penggunaan dana dalam perjalanan dinas. Selain itu dalam perencanaan pembangunan seperti di DIY harus pula mengingat kawasan yang rawan bencana.

"Yogyakarta itu meskipun wilayahnya kecil tapi memiliki posisi strategis. Ada ancaman masalah narkoba yang ke depan harus jadi perhatian bersama," katanya.

Struktur DPD PDIP DIY hadir dalam kesempatan itu, mulai dari Ketua DPD PDIP DIY Bambang Praswanto, Sekretaris Yuni Satia Rahayu, hingga seluruh anggota DPRD dari Fraksi PDIP se-DIY.

Bimbingan ini akan berlangsung hingga Minggu, 30 Oktober besok dengan menghadirkan unsur Badiklat DPD PDIP DIY, akademisi, birokrat dan kepala daerah yang berprestasi untuk berbagi pengalaman dalam tata kelola pemerintah.

Selain Tjahjo Kumolo, sejumlah pakar dihadirkan, seperti Prof Wuryadi (pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta), Aria Bima (Anggota DPR Fraksi PDIP), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Idham Samawi (Anggota Komisi II DPR), dr Hasto Wardoyo, eks Bupati Kulonprogo dan Syarief Aryfaid (Direktur Lembaga Strategi Nasional).

Tjahjo Kumolo menyatakan dalam roadmap pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini, Nawacita harus jadi rujukan daerah untuk jalankan program pembangunan. Diakui, meski di daerah ada banyak perbedaan bahkan beberapa kepala daerah juga berbeda garis haluan partai tapi kepala daerah harus berikan dukungan pilihan kebijakan pemerintah.

"Kita tentu berharap, daerah benar bisa dukung kebijakan pemerintah, meski beda partai jalankan program harus sinkron karena roadmap dalam Nawacita adalah peta jalan guna mempercepat pemerataan pembangunan," imbuhnya.

Khusus untuk DIY, anggota DPRD dari Fraksi PDIP diharapkan bisa terus mendorong agar tiga tahun ke depan DIY jangan lagi ada kabar kekurangan gizi, angka kematian ibu hamil dan balita bisa turun. Termasuk bersama-sama menekan adanya radikalisme.

"Saya kira masih ada kesempatan untuk terapkan kebijakan penganggaran sesuai Nawacita di APBD perubahan nanti. Kita ingin proses demokratisasi berjalan sesuai dengan nilai moral yang ada," katanya.